Jumlah penduduk tahun 2010 yang disajikan merupakan angka hasil sensus penduduk. Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo pada tahun tersebut sebanyak 1.040.164 jiwa, yang terdiri dari 521.824 jiwa penduduk laki laki dan 518.250 jiwa penduduk perempuan.

Laju pertumbuhan penduduk Gorontalo tahun 2010 mencapai 2,28 persen. Kepadatan penduduk terbanyak berada di Kota Gorontalo dengan 2.719 jiwa/km2. Wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pohuwato, yaitu hanya sekitar 30 jiwa/km2.

Peta GorontaloKedudukan Kota Kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran sungai Bolango. Menurut Penelitian, pada tahun 1024 H, kota Kerajaan ini dipindahkan dari Keluruhan Hulawa ke Dungingi Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Kota Barat sekarang. Kemudian dimasa Pemerintahan Sultan Botutihe kota Kerajaan ini dipindahkan dari Dungingi di pinggiran sungai Bolango, ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan yaitu Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limba B. Dengan letaknya yang stategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama islam maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Afdeling Gorontalo yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buol ToliToli dan, Donggala dan Bolaang Mongondow.

Sebelum masa penjajahan keadaaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut "Pohala'a". Menurut Haga (1931) daerah Gorontalo ada lima pohala'a :

• Pohala'a Gorontalo

• Pohala'a Limboto

• Pohala'a Suwawa

• Pohala'a Boalemo

• Pohala'a Atinggola

Dengan hukum adat itu maka Gorontalo termasuk 19 wilayah adat di Indonesia. Antara agama dengan adat di Gorontalo menyatu dengan istilah "Adat bersendikan Syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah". Pohalaa Gorontalo merupakan pohalaa yang paling menonjol diantara kelima pohalaa tersebut. Itulah sebabnya Gorontalo lebih banyak dikenal. Asal usul nama Gorontalo terdapat berbagai pendapat dan penjelasan antara lain :

• Berasal dari "Hulontalangio", nama salah satu kerajaan yang dipersingkat menjadi hulontalo.

• Berasal dari "Hua Lolontalango" yang artinya orang-orang Gowa yang berjalan lalu lalang.

• Berasal dari "Hulontalangi" yang artinya lebih mulia.

• Berasal dari "Hulua Lo Tola" yang artinya tempat berkembangnya ikan Gabus.

• Berasal dari "Pongolatalo" atau "Puhulatalo" yang artinya tempat menunggu.

• Berasal dari Gunung Telu yang artinya tiga buah gunung.

• Berasal dari "Hunto" suatu tempat yang senantiasa digenangi air

pelabuhan gorontalo selalu ramaiJadi asal usul nama Gorontalo (arti katanya) tidak diketahui lagi, namun jelas kata "hulondalo" hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo dan orang Belanda karena kesulitan dalam mengucapkannya diucapkan dengan Horontalo dan bila ditulis menjadi Gorontalo.

Pada tahun 1824 daerah Limo Lo Pohalaa telah berada di bawah kekusaan seorang asisten Residen disamping Pemerintahan tradisonal. Pada tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah "Rechtatreeks Bestur". Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan Daerah Limo lo pohalaa dibagi atas tiga Onder Afdeling yaitu :

• Onder Afdeling Kwandang

• Onder Afdeling Boalemo

• Onder Afdeling Gorontalo

Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi lima distrik yaitu :

• Distrik Kwandang

• Distrik Limboto

• Distrik Bone

• Distrik Gorontalo

• Distrik Boalemo

Pada tahun 1922 Gorontalo ditetapkan menjadi tiga Afdeling yaitu :

• Afdeling Gorontalo

• Afdeling Boalemo

• Afdeling Buol

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo dipelopori oleh Bpk H. Nani Wartabone berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942. Selama kurang lebih dua tahun yaitu sampai tahun 1944 wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional. Oleh karena itu Bpk H. Nani Wartabone dikukuhkan oleh Pemerintah RI sebagai pahlawan perintis kemerdekaan.

Pada dasarnya masyarakat Gorontalo mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Indikatornya dapat dibuktikan yaitu pada saat "Hari Kemerdekaan Gorontalo" yaitu 23 Januari 1942 dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu Negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia.

Selain itu pada saat pergolakan PRRI Permesta di Sulawesi Utara masyarakat wilayah Gorontalo dan sekitarnya berjuang untuk tetap menyatu dengan Negara Republik Indonesia dengan semboyan "Sekali ke Djogdja tetap ke Djogdja" sebagaimana pernah didengungkan pertama kali oleh Ayuba Wartabone di Parlemen Indonesia Timur ketika Gorontalo menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur.

Sistem Pemerintahan

• Buatula Bantayo; dikepalai oleh Bate yang bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan.

• Buatula Bubato; dikepalai oleh Raja (Olongia) dan bertugas melaksanakan peraturan serta berusaha mensejahterakan masyarakat.

• Buatula Bala; yang pada mulanya dikepalai oleh Pulubala, bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Olongia Lo Lipu (Maha Raja Kerajaan) adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam kerajaan tetapi tidak berkuasa mutlak. Ia dipilih oleh Bantayo Poboide dan dapat dipecat atau di mazulkan juga oleh Bantayo Poboide. Masa jabatannya tidak ditentukan, tergantung dari penilaian Bantayo Poboide. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi dlm kerajaan berada dalam tangan Bantayo Poboide sebagai penjelmaan dari pd kekuasaan rakyat.

foto salah satu jogugu di tahun 1870Olongia sebagai penguasa tertinggi dalam kerajaan, terdapat pula jabatan tinggi lainnya yaitu "Patila" (Mangku Bumi) selanjutnya disebut Jogugu. Wulea Lo Lipu (Marsaoleh) setingkat dengan camat. Disamping Olongia dan pembantu-pembantunya sebagai pelaksana pemerintahan seharihari terdapat suatu Badan Musyawarah Rakyat (Bantayo Poboide) yang diketuai oleh seorang Bate. Setiap kerajaan mempunyai suatu Bantayo Poboide yang berarti bangsal tempat bermusyawarah. Di dalam bangsal inilah diolah dan dirumuskan berbagai persoalan negeri, sehingga tugas Bantayo Poboide dapat diperinci sebagai berikut :

• Menetapkan adat dan hukum adat.

• Mendampingi serta mengawasi pemerintah.

• Menggugat Raja.

• Memilih dan menobatkan Raja dan pembesar-pembesar lainnya.

Bantayo Poboide dalam menetapkan sesuatu, menganut musyawarah dan mufakat untuk menghendaki suatu kebulatan suara dan bersama-sama bertanggung jawab atas setiap keputusan bersama. Demikianlah gambaran singkat tentang sejarah dan pemerintahan pada kerajaan-kerajaan di Daerah Gorontalo yang berlandaskan kekuasaan rakyat atau demokrasi.

Sejarah Terbentuknya Provinsi

Terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik 23 Januari 1942, maka pada tanggal da bulan yang sama pada tahun 2000, rakyat Gorontalo yang diwakili oleh Dr. Ir. Nelson Pomalingo, MPd ditemani oleh Natsir Mooduto sebagai ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya (P4GTR) serta sejumlah aktivis, atas nama seluruh rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo terlepas dari Sulawesi Utara.Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1964 yang isinya adalah bahwa Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo merupakan wilayah administrasi dari Propinsi Sulawesi Utara. Setahun kemudian tepatnya tanggal 16 Februari 2001, Tursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo dilantik.

seperti yang telah di beritakan sebelumnya, kalau di fakultas Ekonomi dan Bisnis akan di buka Pojok Bursa Efek, maka tepatnya hari ini, Kamis 29 Maret Pojok Bursa Efek tersebut akan di buka, dan di resmikan langsung oleh, Kepala Divisi Pemasaran PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Isharsaya.

Ketua Panitia Pelaksana, Yayu Isyana mengatakan, kalau BEI UNG, ini merupakan hasil kerja sama dari tiga lembaga, yakni UNG selaku Perguruan tinggi, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Bursa Efek Indonesia, yang kemudian melahirkan Bursa Efek Indonesia UNG. Dan dengan adanya BEI UNG di Gorontalo, maka sangat di harapkan untuk bisa meningkatkan Perekonomiaan yang ada di Gorontalo.

Selain Peresmian, kegiatan tersebut juga akan diisi dengan seminar pasar modal, dengan Pemateri Kepada Divisi Pemasaran PT BEI Indonesia Isharsaya dengan materi Pengenalan Pasar modal, dan Direktur Aset Management dan equti PT Sinar Mas Sekuritas, Hermawan Hoesain. Kegiatan ini akan di hadiri langsung oleh Rektor UNG, Civitas akademika FEB UNG serta 200 undangan calon investor. "kami mengharapkan kegiatan ini dapat di ikuti dengan baik oleh seluruh pesrta, dan nantinya bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian di Gorontalo," pungkasnya.

Meskipun belum ada penetapan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap harga dasar jagung, sejak beberapa hari terakhir ini harga komoditas tersebut mulai mengalami kenaikkan di pasaran. Aluwi, salah seorang petani jagung di Kabupaten Gorontalo, Kamis (16/2), mengatakan, beberapa waktu lalu harga jagung hanya berkisar antara Rp1.900 hingga Rp2.000 per kilogram. Namun saat ini mengalami kenaikkan menjadi Rp2.150 hingga Rp2.200 per kg.

Dia menjelaskan, biasanya jika musim panen berhasil, harga jagung turun. Namun untuk kali ini justru berbalik. Ini kemungkinan besar disebabkan panen di daerah Jawa banyak yang gagal akibat banjir. "Musim panen jagung kali ini di sejumlah daerah di Provinsi Gorontalo, dapat dikatakan berhasil dengan baik," Kata Aluwi. Firman, salah seorang Ketua kelompok Tani di Kabupaten Bone Bolango mengatakan, hasil panen para petani mengalami kenaikan. Sebab, masa tanam saat itu berbarengan dengan musim hujan. Namun tidak menyebutkan secara rinci kenaikkan hasil panen tersebut. "Musim tanam kali ini, areal pertanian milik petani tidak mengalami gangguan alam seperti banjir dan kemarau," kata Firman.

Dia menjelaskan, meskipun hasil panen meningkat dan harga naik, pemerintah tetap harus mengeluarkan patokan harga. Sebab, tidak menutupkan kemungkinan harga akan turun. "Jika ada patokan resmi dari pemerintah daerah tentang harga jagung, maka jika komoditi tersebut harganya turun, tidak terpengaruh pada petani," kata Firman.

Para petani juga mengharapkan, agar Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemipinan Gubernur yang baru, untuk tetap mempertahankan komoditi jagung sebagai program unggulan.(Ant/BEY)