UNG siapkan sejumlah opsi antisipas kesulitan pembayaran UKT
Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyiapkan sejumlah opsi untuk meringankan pembiayaan kuliah, utamanya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kebijakan ini disiapkan guna membantu mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah akibat terdampak wabah virus korona (covid-19)
"Kami sudah mengantisipasi misal ada mahasiswa yang keluarganya terdampak, misal Mei, Juni kondisi sudah normal," kata Rektor UNG, Eduart Wolok kepada Medcom.id, Kamis, 2 April 2020.
UNG juga menyiapkan opsi penundaan pembayaran, mulai dua hingga tiga bulan. Mahasiswa yang ingin menunda pembayaran UKT harus mengisi surat pernyataan kesanggupan tenggat pembayaran, sehingga bisa tetap mengikuti perkuliahan.
Ia menyatakan, sebanyak 40 persen mahasiswa UNG merupakan penerima beasiswa Bidikmisi. Ada 15 persen mahasiswa yang kurang mampu namun tidak terakomodasi Bidikmisi.
"Mereka akan membayar di November enggak apa-apa, tetapi mereka harus tetap kuliah. Tidak bisa langsung kita potong, ini kan pasti beragam, biarlah kebijakan untuk benar-benar yang membutuhkan," ujarnya.
UNG juga berencana memberlakukan penundaan pembiayaan daftar ulang bagi mahasiswa baru yang masuk melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Namun, kebijakan ini masih menunggu perkembangan situasi.
Eduart berharap, momentum ini bisa meningkatkan solidaritas mahasiswa. Mereka yang berasal dari kalangan mampu diharapkan tidak minta keringanan. "Seyogyanya tetap membayar lebih bisa membantu yang lain," ungkapnya.
MAYORITAS SENAT UNG LAYANGKAN SURAT PROTES HASIL PILREK KE PRESIDEN, INI DAFTAR TUNTUTANNYA
GORONTALO [KP] – Hasil Pemilihan Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang dimenangkan DR. Eduart Wolok, ST., MT belum bisa membuat dirinya tersenyum lebar. Pasalnya, 39 daftar anggota Senat UNG usai pemilihan Rektor 17 September 2019 kemarin, langsung melayangkan surat keberatan terhadap suara yang disalurkan Kementrian kepada salah seorang calon Rektor saat itu.
Tak tanggung-tanggung, surat tersebut ditujukan kepada Presiden RI, Joko Widodo dengan tembusan ke Menristekdikti, Ketua Ombusmen RI, Ketua KPK, Ketua Komisi X DPRRI, Ketua Komisi ASN dan kepada Kepala Staf Kantor Kepresidenan RI.
11 tuntutan anggota Senat UNG tersebut diantaranya menganggap hal yang tidak wajar karena 35% suara atau sejumlah 37 suara Kementrian yang diberikan utuh kepada calon Rektor nomor urut 5 dianggap tidak memperhatikan aspirasi Senat.
Hal ini disampaikan Dekan Fisip UNG, DR. Sastro M. Wantu, SH.,M.Si didampingi Prof. DR. Johan Jasin, Prof. DR. Ani M. Hasan, DR. Dian Ekawati Ismail dan DR. Udin Hamim kepada media ini, Sabtu (21/09/2019).
Sastro mengatakan jika Kementrian tidak memperhatikan pengalaman kepemimpinan, pengalaman akademik, pengalaman jabatan dan kepangkatan dari Prof. Ani Hasan dan Prof. Mahludin Baruwadi. Lebih parah lagi kata Sastro, kedua calon Rektor tersebut tidak mendapat nilai maupun penghargaan apapun dari Kementrian.
Dalam keterangannya kepada media ini, Sastro yang didampingi anggota Senat lainnya menduga jika Kementrian tidak melakukan proses penelusuran rekan jejak para calon Rektor. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya penyampaian kepada Senat Universitas terkait dengan calon yang akan diajukan ke tahap pemilihan.
“Seharusnya ini disampaikan ke Senat terkait hasil penelusuran rekam jejak para calon. Ini dibuktikan dari hasil penelusuran kami bahwa pihak Kementrian belum dilibatkan dalam melakukan penelusuran rekam jejak para calon Rektor, apalagi dugaan keterlibatan salah seorang calon pada kasus hukum yakni terlibat erat pada kasus tindak pidana pengadaan peralatan laboratorium ,” tegas Sastro sambil memohon agar Presiden menganulir hasil Pilrek 2019-2023.
Dengan diberikannya suara Kementrian secara gelondongan ke salah satu calon, Sastro mengatakan jika pihak Kementrian tidak memiliki rasa keadilan bahkan penghargaan kepada 2 Profesor yang memiliki pengalaman dan prestasi selama ini.
Lalu, sampai kapan protes ini dilakukan? Baik Sastro, Ani Hasan dan Johan Jasin dengan tegas mengatakan jika persoalan ini akan terus di kawal tanpa batas waktu.#[KP]
Penataan strukur organisasi terus dilakukan Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
GOPOS.ID, GORONTALO – Penataan struktur organisasi terus dilakukan Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Eduart Wolok. Setelah pengisian wakil rektor dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), kini giliran para pimpinan fakultas alias Dekan.Sedikitnya ada 10 dekan baru yang dilantik, Senin (25/11/2019). Pelantikan berlangsung di Ballroom Hotel Damhil, UNG.Rektor UNG, Eduart Wolok, mengemukakan pihaknya akan memacu kinerja seluruh pejabat UNG yang baru. Langkah itu untuk persiapan memulai kerja penuh pada 2020.“Tahun 2020 sampai 2023, itu sudah waktunya kerja. Sehingga segala konsep dan gagasan, akan dipermantap pada tahun 2019 ini,” tegasnya.Lebih lanjut Eduart Wolok mengaku cukup terkejut melihat hasil pemilihan dekan. Sebab, dari pelaksanaan 10 pemilihan dekan, 7 di antaranya diputuskan melalui musyawarah mufakat. Sementara 3 pemilihan dekan didasarkan pada pemungutan suara. Hasil pemungutan suara terpaut cukup jauh.“Ini menandakan bahwa para Dekan yang dilantik saat ini mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh elemen Fakultas,” kata Eduart.Dekan UNG periode 2019 – 2023:1. Dekan Fakultas Ilmu PendidikanDr.Arwidayanto,S.Pd, M.Pd2. Dekan Fakultas Ilmu SosialDr.Zulaecha Ngiu,M.Pd3. Dekan Fakultas Sastra dan BudayaProf. Dra.Nonny Basalama,M.A,Ph.D4. Dekan Fakultas MIPA Prof. Dr. Astin Lukum, M.Si5. Dekan Fakultas Teknik Dr.Sardi Salim, M.Pd6. Dekan Fakultas PertanianDr.Ir.Asda Rauf, M.Si7. Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Dr. Herlina Jusuf,M.kes8. Dekan Fakultas Eknomi Dr.Muhammad Amir Archam,S.Pd,M.E9. Dekan Fakultas HukumProf.Dr.Fenty U. Puluhulawa,S.H.,M.Hum10. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Dr. Abdul Hafidz Olii,S.Pi.,M.Si