Nama:Revalina Aprilia Yusuf

NIM:221423016

Kelas:B

Jurusan/Prodi:IHK PPKn

Mahasiswa Dan TanggungJawab Sosial

Bagi seorang terpelajar dan sebagian masyarakat, mahasiswa dikenal sebagai sekelompok individu yang hidup di lingkungan universitas, penuh dengan beragam ilmu pengetahuan.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 mendefinisikan mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.Dari definisi tersebut terlihat bahwa mahasiswa mempunyai kedudukan sosial karena berhubungan dengan perguruan tinggi yang merupakan tempat menimba ilmu dan mahasiswa berada pada kedudukan tersebut.

Dengan demikian, mahasiswa juga mempunyai tanggung jawab sosial yaitu permasalahan sosial di masyarakat yang memerlukan solusi dari berbagai pihak khususnya mahasiswa guna mendorong perubahan.Perguruan tinggi merupakan lembaga/lembaga yang tidak sekedar datang untuk kuliah, menulis mata kuliah lalu pulang tidur. Namun perlu dipahami bahwa perguruan tinggi merupakan wadah pengembangan potensi mahasiswa melalui berbagai buku ajar dan sebagai representasi intelektual mahasiswa, agar memiliki idealisme dan komitmen memperjuangkan tuntutan perubahan.

Mahasiswa dijadikan simbol kehidupan generasi muda budaya otonom dan menjadi instrumen perjuangan kerakyatan.Jika kita mencoba meminimalkan peran mahasiswa dengan mengambil definisi yang memperbolehkan mahasiswa hanya melakukan satu aktivitas di kampus yaitu belajar, maka definisi tersebut mempersempit makna atau sifat mahasiswa.Mari kita mengingat sejarah panjang mahasiswa dalam perannya dalam pembangunan dan perjuangan bangsa dan negara. Sejarawan dan pakar politik dunia Ben Anderso mengatakan, “Sejarah Indonesia adalah sejarah masa mudanya”. Atas kontribusi besar Noorsoo terhadap kemandirian dan kemajuan bangsa dan negara..

https://kalesang.id/2023/08/17/mahasiswa-dan-tanggungjawab-sosial/

Nama:Revalina Aprillia Yusuf 

NIM:221423016

Kelas:B

Jurusan/prodi: IHK PPKn

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menangani Kasus Korupsi

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran penting dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena tidak hanya merusak keuangan dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah menghancurkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan ketertiban hukum serta keamanan nasional. Dalam menghadapi korupsi, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu dengan beberapa cara:1.Pendidikan Nilai-Nilai Moral: Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mewujudkan nilai-nilai moral yang kuat di dalam individu, seperti integritas, transparansi, dan kejujuran. Dengan demikian, individu tidak akan mudah terpengaruh oleh peluang korupsi dan memiliki keberanian untuk menolak tindakan korupsi.2.Pendidikan Kewarganegaraan Holistik: Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki tujuan untuk membantu setiap warga negara, khususnya warga negara muda, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai dan komitmen Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran PKn sangat cocok untuk dimasukkan ke dalam pembelajaran atau nilai-nilai antikorupsi.3.Pendidikan Antikorupsi: Pendidikan antikorupsi yang diberikan melalui pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mencegah korupsi dengan cara mengajarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang melawan korupsi. Dengan demikian, individu dapat memiliki kesadaran dan keberanian untuk menolak tindakan korupsi dan menjadi bagian dari upaya memerangi korupsi di Indonesia.4.Pendidikan yang Holistik dan Berbasis Nilai: Pendidikan kewarganegaraan yang holistik dan berbasis nilai dapat membantu mewujudkan pendidikan yang lebih efektif dalam menangani korupsi. Dengan pendekatan yang lebih luas dan berbasis nilai, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mencegah korupsi dengan cara mengajarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang melawan korupsi, serta membantu mewujudkan individu yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang kuat.Dalam sintesis, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menangani korupsi di Indonesia dengan cara mengajarkan nilai-nilai moral yang kuat, pendidikan kewarganegaraan holistik, pendidikan antikorupsi, dan pendidikan yang holistik dan berbasis nilai. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mencegah korupsi dan membangun individu yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang kuat.