Peradaban Manusia Moderen

Peradaban umat manusia modern bergerak kepada terbentuknya polity (birokrasi dan masyarakat negara) berazaskan humanism dan kapitalisme. Jalan kapitalisme telah membentuk dunia baru. Sembari berusaha membangun entitas kebangsaan di setiap polity, telah berlangsung kenyataan empiris, yaitu dunia tidak perlu lagi dilihat dalam dikhotomi Barat dan Timur. Dunia dapat dalm pilihan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Maka kehidupan umat manusia adalah suatu pasar dunia. Manusia hanya perlu diidentifikasi dari kecenderungan variable sosiografis dan psikografisnya yang relevan untuk dibangkitkan agar dia bertindak sebagai konsumen

Dunia produksi semakin intensif dalam memelihara pasar dunia. Berbagai perjanjian internasional pada dasarnya adalah menjadikan dunia sebagai sebuah pasar tanpa batas negara. Bahkan kekuasaan negara-negara, khususnya negara selatan tidak lagi punya kekuatan untuk menjaga lingkungan negaranya agar tidak dipenetrasi oleh kekuatan produksi asing. Globalisasi secara empiris berlangsung dengan arus komoditas dunia produksi yang memasuki seluruh negara dimuka bumi. Disamping itu memang ada arus informasi seperti yang disebut-sebut dalam era global. Tetapi kenyataannya keras yang berlangsung lebih penting adalah negosiasi dari dunia produksi kepada semua penguasa Negara untum memberikan konsesi yang bertambah besar bagi arus komoditas. Berbagai perundingan bilateral maupun multilateral dapat dicatat sebagai negosiasi yang bertema antara menunda latau membuka batas Negara bagi arus komoditas, serta member kepastian bagi system perpajakan untuk setiap komoditas lintas entitas Negara politik. Dengan begitu kedaulatan politik suatu Negara atasr wilayahnya akan semakin dikonsesikan dalam perjanjian-perjanjian yang berimplikasi ekonomi.

Tuntutan yang berasal dari dinamika pasar ini tidak berdiri sendiri. Mengingat dunia ekonomi adalah yang langsung berada dalam kenyataan keras dari globalisasi tidak heran zagat ekonomi domestic Indonesia tidak tertahan untuk menyesuaikan diri didalamnya. Hal ini agaknya mengingatkan akan perlunya aparat departemen politik pemerintah Indonesia memperhartikan perubahan-perubahan konstelasi, konsekuensi dari pola hubungan antar Negara yang berbasiskan ekonomi. Hubungan tidak lagi atas dasar politik atau kulturar, melainkan berbagai perjanjian yang bersifat ekonomis.

Alas an kulturar apalagi politis, ternyata tidak dapat digunakan dalam menghadapi arus komoditas. Arus komoditas yang menuntut dunia yang bersifat borderless, merupakan kenyataan empiris yang selalu disebut-sebut sebagai gejala globalisasi. Ini merupakan kenyataan keras, sementara dunia informasi merupakan kenyataan lainnya. Manakala suatu produk informasi dapat digolongkan sebagai komonitas maka akan ikut menempel sebagai bagian dari arus komonitas dalam proses globalisasi.