Sebuah studi dari University of Washington menyebutkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam revolusi yang tengah bergolak di Tunia dan Mesir. Jutaan tweet, ribuan video, dan ribuan posting blog, menjadi saksi perjuangan rakyat dua negara Arab tersebut.

"Media digital jelas-jelas menjadi pilihan sarana menggulingkan pemerintahan diktator tanpa perlu takut ketahuan. Karena kebanyakan diktator tidak memiliki strategi media sosial," kata Philip Howard, profesor komunikasi University of Washington, seperti dilansir dari laman Talking Points Memo.

Howard yang bersama rekan-rekannya meneliti konten media sosial penduduk Tunisia dan Mesir itu kemudian mencontohkan: Jumlah tweet di Mesir melonjak drastis dari 2.300 menjadi 230 ribu pada seminggu sebelum Presiden Hosni Mobarak mengundurkan diri. Kata 'pembebasan' juga menjadi kata yang paling banyak muncul dalam konten yang mereka jadikan bahan penelitian
Howard dan timnya mengaku sempat menemui kendala dalam penelitian ini karena banyaknya pengguna media sosial di Tunisia dan Mesir yang tidak mencantumkan lokasi mereka. Ini diduga dilakukan supaya tidak ketahuan. Namun banyak juga penggunayang mencantumkan lokasi mereka lengkap dengan detailnya, sehingga hal ini mempermudah penelitian.

"Di negara lain seperti Bahrain, Suriah, dan Libya, ada pasukan keamanan yang sengaja menyebar isu bohong di Twitter untuk menggalang massa," kata Howard. Ia juga mengungkapkan, hal ini sangat jarang terjadi di Tunisia dan Mesir. Populernya penggunaan jejaring sosial ini diduga berkaitan erat dengan ketatnya pengawasan media konvensional di kedua negara. "Para penduduk yang sama-sama memiliki ketertarikan terhadap demokrasi menggalang aksi politik lewat jejaring social sebagai medianya.
Akhirnya, jejaring sosial menjadi tak dapat dipisahkan dari proses demokrasi Tunisia dan Mesir. Alat berkomunikasi sekarang sudah berubah, namun dampak yang ditimbulkan tetap sama," kata Howard. (umi)