Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003 menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan tenaga kerja menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau ekonomi riil per kapita sebesar 0,29 persen dengan asumsi yang lain tetap (ceteris paribus). Sementara itu kenaikan 1,0persen rata-rata jam kerja tenaga kerja akan menaikkan PDB sebesar 0,18 persen dan kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan penduduk akan menaikkan PDB sebesar 0,19 persen. Di lain pihak kenaikan 1,0 persen modal fisik per tenaga kerja hanya menaikkan PDB sebesar 0,04 persen. Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan tenaga kerja tetapi juga oleh pendidikan penduduk secara keseluruhan. Hasil penelitian tersebut diatas memberi dasar yang kuat untuk membangun pendidikan di Indonesia secara lebih cepat dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitasnya.Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2008 yang dapat diukur antara lain dengan peningkatan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan yang sederajat menjadi 95 persen. Namun demikian sampai dengan tahun 8ll2003 belum seluruh rakyat dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang telah menyelesaikan jenjang sekolah menengahpertama atau jenjang yang lebih tinggi baru mencapai 45,8 persen dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,1 tahun. Meskipun angkapartisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7–12 tahun sudah hampir 100 persen, partisipasi sekolah penduduk 13–15 tahun dan penduduk usia 16–18 tahun berturut-turut baru mencapai 81,0 persen dan 51,0 persen. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, pencapaian APS sampai tahun 2005 diperkirakan masih sebesar 83,2 persen untuk kelompok usia 13–15 tahun dan 56,0 persen untuk kelompok usia 16–18 tahun.

   Upaya meningkatkan secara signifikan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar menghadapi permasalahan masih banyaknya peserta didik jenjang pendidikan dasar yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah angka partisipasinya. Pada tahun 2003 APK jenjang pendidikan menengah yang mencakup sekolah menengah atas (SMA). Dengan melihat kecenderungan menurunnya partisipasi pendidikan dengan meningkatnya jenjang pendidikan, dapat dipastikan partisipasi pendidikan jenjang pendidikan tinggi jauh lebih rendah lagi. Pada tahun ajaran 2003/04 APK jenjang pendidikan tinggi baru mencapai 14,25 persen dan dengan berbagai upaya yang dilakukan diperkirakan jumlah tersebut hanya meningkat menjadi 15,0 persen pada tahun ajaran 2005/06. Tingginya biaya untuk dapat belajar di perguruan tinggi yang mencakup biaya langsung dan tidak langsung merupakan faktor utama rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang tersebut. Dilihat dari aspek pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan tampak bahwa pelayanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus (children with special needs) seperti yang kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai. Di samping menghadapi permasalahan dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di jalur formal seperti di atas, pembangunan pendidikan juga menghadapi permasalahan dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan non formal. Kualitas pendidikan sampai dengan tahun 2004 juga dinilai masih rendahkarena belum sepenuhnya mampu memberikan kompetensi sesuai dengan tahap pendidikan yang dijalani peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh: (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, (2) kesejahteraan pendidik yang masih rendah, (3) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, dan (4) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai.