HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT

(Ruang Lingkup Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat)

Dosen Pengampu : Muhammad Sarlin, S.Pd.,M.Pd

 

 

 Oleh

Septiana Warnida Hasdar

151418132

6E

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2021

 

Ruang Lingkup Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Arti menejemen adalah proses perencanan, mengelola, pengorganisasian, pengarahan  suatu lembaga. Maksud dari pengertian ini bahwa suatu lembaga memerlukan manajemen untuk mengatur atau merencanakan suatu kegiatan yang akan di selenggarakan disekolah dengan membentuk suatu organizing (membagi tugas) dengan ini kegiatan yang sudah direncanakan akan berjalan dengan lancar sesuai harapan. Hubungan masyarakat dan sekolah sebagai komunikasi antara sekolah dan masayarakat untuk menanamkan pengertian dan juga karya pendidikan untuk memajukan sekolah.

Suatu hubungan yang dijalin oleh sekolah dan masyarakat itu sangat penting karena untuk menjalin silahturahmi antara sekolah dengan masyarakat. Tujuan hubungan masyarakat dengan sekolah untuk menyampaikan informasi tentang dunia pendidikan dan juga untuk melayani masyarakat dalam memahami dunia pendidikan. Hubungan yang dijalin antara sekolah dan masyarakat yaitu antara wali murid dan juga masyarakat sekitar sekolah ataupun masyarakat yang masih ada hubungan dengan sekolah.

Dalam hubungan ini antara masyarakat dan sekolah sama-sama saling menguntungkan. Misalnya sekolah mendapatkan kritik dan saran dari masyarakat jika memang sekolah tersebut ada kekurangan dan sekolah bisa menerima dan memperbaikinya atau sekolah meminta bantuan dan dukungan saat ada kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya masyarakat , masyarakat mengetahui program sekolah apa saja kegiatan-kegatan yang diadakan sekolah dan masyarakat bisa membantunya atau menyalurkan infaq, sodaqoh. Bisa juga saling mengutarakan suatu pendapat antara masyarat dan sekolah dan menyelesaikan masalah.

Peran Hubungan antara keduanya sangat penting, karena sekolah adalah lembaga sosial yang membantu masyarakt dalam mengenal dunia pendidikan atau mendidik generasi muda akan tau mengenal dunia dan bisa hidup dimasyarakat dengan memahami, menerima semua yang ada dimasyarakat,  jika tidak ada sekolah maka generasi-generasi muda tidak bisa memahami dan menerima apa yang terjadi dimasyarakat.

 

 

Sumber :

https://www.kompasiana.com/lusiirsyiafitri/5ad1ad9d16835f75316e98f2/manajemen-hubungan-sekolah-dan-masyarakat

HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT

(Pentingnya Hubungan Sekolah Dan Masyarakat)

Dosen Pengampu : Muhammad Sarlin, S.Pd.,M.Pd

 

 

 

Oleh

Septiana Warnida Hasdar

151418132

6E

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2021

 

                      

Pentingnya Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Dalam buku Administrasi sekolah yang ditulis oleh Tim pengadaan buku pelajaran telah  dijelaskan pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai berikut:

a.       Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang harusnya mendidik generasi muda untuk hidup di masyarakat.

b.      Sekolah haruslah tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan kebudayaan yang sesuai dan dikehendaki oleh masyarakat tempat sekolah itu didirikan.

c.       Sebaliknya, masyarakat harus membantu dan bekerja sama dengan sekolah agar apa yang diperoleh dan dihasilkan sesuai kehendak dan kebutuhan masyarakat.

d.      Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam usaha memecahkan permasalahan pendidikan.

e.       Partisipasi, hubungan dan bantuan secara konkrit dari masyarakat baik berupa finansial,  material untuk kelancaran sekolah.

 

Ditinjau dari sudut pandang historis hubungan antara sekolah dan masyarakat itu penting, diantaranya sebagai berikut:

1.      Dari sejarah kita mengetahui bahwa pada zaman kolonial Belanda dahulu, sekolah-sekolah sengaja diisolasikan dari kehidupan masyarakat sekitarnya.

2.      Dalam zaman kemerdekaan ini sekolah merupakan lembaga pendidikan yang seharusnya mendidik generasi muda untuk hidup di masyarakat.

3.      Sekolah haruslah tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan serta kebudayaan yang sesuai dan dikehendaki oleh masyarakat setempat.

4.      Masyarakat harus membantu dan bekerja sama dengan sekolah agar apa yang diolah dan dihasilkan sekolah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat.

5.      Pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat dapat pula dikaitkan dengan semakin banyaknya isu yang berupa kritik dari masyarakat tentang tidak sesuainya produk sekolah dengan dengan kebutuhan pembangunan.

 

 Jenis-jenis Hubungan Sekolah dan Masyarakat

1)    Hubungan edukatif, merupakan hubungan kerjasama dalam hal mendidik, yaitu antara guru dan orang tua di dalam keluarga. Hubungan ini di maksutkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip dan pertentangan yang dapat menggakibatkan keragu-raguan pada diri anak atau murid. Cara kerjasama tersebut dapat direalisaskan dengan mengadakan pertemuan yang direncanakan secara periodik antara guru-guru di sekolah dengan orang tua murid.

2)    Hubungan kultural, ialah usaha kerjasama antara sekolah dengan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Untuk itu diperlukan adanya hubungan kerjasama yang fungsional antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan kuikulum sekolah disesusikan dengan kebutuhan dan tuntunan perkembangan masyarakat.

3)    Hubungan institusional, yakni hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain. Dengan adanya hubungan ini, sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga lain, baik berupa tenaga pengajar, pemberi ceramah, dan pengembangan materi kurikulum, maupu bantuan yang berupa fasilitas

 

Fungsi dan Tujuan Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Fungsi pokok dari keduanya adalah menarik simpati masyarakat dan publik, sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo masyarakat terhadap sekolah tersebut yang mampu menambah “income” bagi sekolah yang bermanfaat terhadap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya  yaitu:

a.      Meningkatkan popularitas sekolah dimata masyarakat, sehingga prestise sekolah dapat   meningkat pula.

b.      Memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak.

c.      Memperkokoh tujuan serta meningkakan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat.

d.      Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubunggan dengan sekolah.

       

 

Sumber :

http://zainululum01.blogspot.com/2016/04/pentingnya-hubungan-sekolah-dan.html

https://www.binaaku.web.id/2013/04/hubungan-sekolah-dengan-masyarakat.html#:~:text=Fungsi%20dan%20Tujuan%20Hubungan%20Sekolah%20dan%20Masyarakat&text=Meningkatkan%20popularitas%20sekolah%20dimata%20masyarakat,kualitas%20hidup%20dan%20penghidupan%20masyarakat.

 

HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT

(Akses Masyarakat Terhadap Dunia Pendidikan)

Dosen Pengampu : Muhammad Sarlin, S.Pd.,M.Pd

 

 

 

Oleh :

Septiana Warnida Hasdar

151418132

6E

 

 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2021

 

Akses Masyarakat Terhadap Dunia Pendidikan

       Hubungan masyarakat atau sering disingkat humas ialah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu/organisasi. Humas ialah sebuah proses yang terus menerus dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai dan publik yang lebih luas. Dalam pekerjaannya seorang humas membuat analisis ke dalam dan perbaikan diri, serta membuat pernyataan-pernyataan keluar.

        Agar tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai, sekolah harus mengadakan hubungan dengan masyarakat karena sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang menunjang perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan sekolah. Hal itu didasarkan atas pemikiran bahwa masyarakat sangat membutuhkan sekolah.

     Partisipasi masyarakat adalah satu bentuk kerja sama yang dapat dilaksanakan sekolah dengan masyarakat. Partisipasi tersebut, antara Iain berupa bantuan dalam administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah kegiatan administrasi yang secara langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan administrasi pendidikan meliputi: administrasi siswa, administrasi personal, administrasi tata usaha, administrasi sarana dan prosarana administrasi kurikulum, administrasi keuangan dan, pernbiayaan pendidikan, serta supervisi pendidikan.

Tujuan kerja sama sekolah dengan masyarakat dan orang tua murid adalah untuk:

1.      Membantu dan mengisi kegiatan anak di sekolah, yang hanya berkisar tujuh jam sementara sisa waktunya dihabiskan di rumah dan di masyarakat;

2.      Memberikan sumbangan keuangan dan barang;

3.      Mencegah perbuatan dan tingkah laku yang kurang baik.

    Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

     Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas akan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk mewujudkan  pemerataan pendidikan dasar yang bermutu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi hak dasar warga negara. Untuk itu upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan SD termasuk SDLB, MI dan Paket A yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B serta upaya menurunkan angka putus sekolah harus dioptimalkan;
2. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD/MI atau yang sederajat serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali (relapse illiteracy), dan menciptakan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas dengan meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja;
4. Meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan tinggi termasuk menyeimbangkan dan menyerasikan jumlah dan jenis program studi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja serta peningkatan dan pemantapan peran perguruan tinggi sebagai ujung tombak peningkatan daya saing bangsa melalui penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
5. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
6. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya;
7. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan, masyarakat di daerah konflik, serta masyarakat penyandang cacat;
8. Menyelenggarakan pendidikan alternatif di wilayah konflik dan bencana alam yang diikuti dengan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak termasuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyiapan peserta didik untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar;
9. Menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
10. Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi pentingnya pendidikan untuk semua kepada seluruh kelompok masyarakat serta pelaksanaan advokasi bagi pengambil keputusan untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan;
11. Mengembangkan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik;
12. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural guna menumbuhkan wawasan kebangsaan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi dengan cara memantapkan pemahaman nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan inklusif dalam rangka meningkatkan daya rekat sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
13. Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan, dan lingkungan hidup;
14. Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar;
15. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas pengajaran;
16. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan;
17. Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan, serta evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
18. Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif yang dilandasi oleh standar pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;
19. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan  termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
20. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa (student-based financing)  dan peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD guna melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas;
21. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan termasuk untuk mendukung upaya mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu.  

  

 

Sumber:

Suryosubroto, B. 2012. HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT (school public relations). Jakarta. Rineka Cipta.

https://www.bappenas.go.id/files/8113/5229/9463/bab-27-peningkatan-akses-masyarakat-terhadap-pendidikan-yang-berkualitas.pdf (Diakses: 24 Maret 2021)