HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT

(AKSES MASYARAKAT TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN)

Dosen Pengampuh: Muhammad Sarlin S.Pd, M.Pd

   

Oleh :

ANANDA MIFTAHUL RAHMA MOISO

151418142

6E

 

JURUSAN PGSD

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2021

 

 

 

 

 

AKSES MASYARAKAT TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN

Partisipasi masyarakat adalah satu bentuk kerjasama yang dapat dilaksanakan sekolah dengan masyarakat. Partisipasi tersebut, antara lain berupa bantuan dalam administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah kegiatan administrasi yang secara langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan disekolah. Administrasi pendidikan meliputi administrasi siswa, administrasi personal, administrasi tata usaha, administrasi sarana dan prasarana, administrasi kurikulum, administrasi keuangan dan pembiayaan pendidikan, serta supervisi pendidikan.

Salah satu wadah kerjasama yang dapat dilakukan masyarakat dan sekolah adalah melalui Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), seperti tercantum didalam Undang-Undang No 4 Tahun 1959 (Sutedjo Brodjonagoro, 1956:174). Pasal 28 Undang-Undang No 4 menyatakan bahwa:

1.  Hubungan sekolah dengan orang tua murid harus dipelihara sebaik-baiknya.

2. Untuk mewujudkan hubungan tersebut, perlu dibentuk satu panitia pemeliharaan sekolah, yang terdiri atas beberapa orang tua murid.

3. Susunan dan kewajiban panitia membantu pemeliharaan sekolah ditetapkan oleh mendikbud.

Tujuan pembentukan BP3 adalah memelihara hubungan yang erat dan serasi serta meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk menyempurnakan kegiatan pendidikan disekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakatnserta hubungan sekolah dengan orang tua murid, pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peran menentukan dalam usaha pembinaan, penumbuhan dan pengembangan murid-murid disekolah. Hubungan tersebut perlu dibina, dibangun, dan dipelihara sebaik-baiknya karena merupakan satu jembatan saling pengertian sehingga mereka dapat berpartisipasi secara positif dan dapat membeikan dukungan moral dan materil secara ikhlas.

Dasar kerjasama yang sebaiknya dilaksanakan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kesamaan tanggung jawab

Didalam GBHN ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua murid, dan masyarakat.

2. Kesamaan Tujuan

Para orang tua menghendaki putra-putri mereka menjadi warga masyarakat atau menjadi amnusia yang baik dan berguna bagi negara dan bangsa. Demikian juga dengan  para guru, yang menghendaki siswa-siswi mereka menjadi manusia yang rohani, terampil, demokratis, serta berguna bagi bangsa dan negara

Menurut pemikiran penulis, tujuan kerjasama sekolah dengan masyarakat dan orang tua murid adalah untuk:

1.Membantu dan mengisi kegiatan anak di sekolah, yang hanya berkisar 7 jam sementara sisa waktunya dihabiskan dirumah dan di masyarakat

2.Memberikan sumbangan keuangan dan barang

3.Mencegah perbuatan dan tingkah laku yang kurang baik

Terjadinya hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua murid serta masyarakat, akan bermanfaat bagi sekolah, masyarakat, orang tua murid, dan anak didik sendiri

1.Manfaat bagi sekolah

a.Memudahkan sekolah untuk memperbaiki kondisi pendidikan

b.Memperbesar usaha untuk meningkatkan profesi staf sekolah terutama guru

c.Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sehingga sekolah mendapat bantuan dan dukungan masyarakat serta memperoleh sumber-sumber yang di perlukan untuk meneruskan dan meningkatkan program sekolah

2.Manfaat bagi masyarakat dan orang tua murid

a.Masyarakat akan mengetahui semua tentang persekolahan beserta inovasinya

b.Masyarakatkan mengetahui semua kegiatan yang dilakukan sekolah dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan masyarakat

c.Mayarakat dapat menyalurkan partisipasinya

3.Manfaat bagi anak didik

a.Pengetahuan yang belum diperoleh disekolah dapat diperoleh dari masyarakat dan orang tua

b.Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh disekolah dapat diaplikasikan dimasyarakat

c. Anak didik akan belajar dimasyarakat, mengingat waktu yang disediakan disekolah berkisar 7 jam

BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1.Konsep Partisipasi Masyarakat

Parsitipasi masyarakat sering diartikan sebagai sumbangan tenaga, uang atau barang dalam rangka menyukseskan program atau proyek pembangunan dengan perkataan lain, partisipasi diartikan seberapa besar tenaga, atau barang yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau konribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah. Untuk memperoleh pengertian yang tepat mengenai konsep partisipasi masyarakat, terlebih dahulu dapat kita telusuri pengertian partisipasi secara umum. Partisipasi berasal dari kata bahasa inggris participate yang berarti ikut mengambil bagian ( Wojowasito dkk., 1988:139).

Kerangka pemikiran Keith Davis mengandung tiga pokok pikiran yaitu:

a. Adanya keterlibatan menta dan pikiran

b. Adanya kemampuan bertindak atau bekerja

c.  Adanya tanggung jawab terhadap permasalahan kelompok dalam mencapai tujuan

Selain partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan secara umum, terdapat pula partisipasi masyarakat dalam pendidikan secara khusus, misalnya pelaksanaan program muatan lokal. Pelaksanaan program muatan lokal adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam kegiatan pencetusan ide, perencanaan program, pemecahan dan pengevaluasian masalah serta pelaksanaan program muatan lokal.

2.Prasyarat Partisipasi Masyarakat

Penjelasan mengenai prasyarat partisipasi dapat disimpulkan bahwa syarat tercapainya pasrtisipasi adalah:

a.Tersedianya waktu untuk partisipasi

b.Orang yang berpartisipasi harus mempunyai kemampuan untuk berpasrtisipasi

c.Adanya komukiasi dalam berpartisipasi

d.Tersedianya biaya yang cukup

e. Tidak merugikan pihak lain

f.Keterikatan anggota dengan tujuan yang aka  dicapai

3.Keuntungan Partisipasi Masyarakat

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya partisipasi, organisasi akan memperoleh beberapa keuntungan dalam mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Beberapa keuntungan tersebut, yaitu:

a.Memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar karena banyaknya sumbangan pikiran

b.Mengembangkan kemampuan yang dimiliki anggota

4.Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Meskipun diantara anggota telah tebentuk satu kesadaran untuk menyumbangkan pikiran dan tenaganya, tidak mungkin partisipasi tersebut dapat terwujud tanpa tersedianya peluang untuk melaksanakan semua itu. Singkatan partisipasi yang terjadi banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Paling tidak, hal itu ditentukan oleh dorongan dan kesempatan yang diatur secara kelmbagaan, kompetisi, maupun atas dasar motivasi aktor atau pelaku peran serta itu sendiri.

5.Tipe-tipe Partisipasi Masyarakat

Pada tipe pertama, masyarakat diajak dan diperintah oleh pamong desa dan wakil dari berbagai departemen untuk berpartisipasi dan menyumbangkan tenaga dan hartanya bagi kegiatan pembangunan khusus, biasanya bersifat pembangunan sarana fisik. Pada tipe kedua tidak ada aktifitas khusus, tetapi terdapat proyek pembangunan. Biasanya, proyek tersebut tidak bersifat fisik dan dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar kesadaran atau kemauan sendiri

6.Tujuan dan Fungsi Partisipasi Masyarakat

Didalam pasal 2 peraturan pemerintah No 39 Tahun 1992, disebutkan bahwa partisipasi atau peran serta masyarakat berfungsi untuk ikut memelihara menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. Sementara itu, pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan partisipasi masyarakat adalah mendayagunakan kemampuan yang ada didalam masyarakat untuk kepentingan pendidikan nasional.

7.Bentuk dan Sifat Partisipasi Mayarakat

Pasal 5 menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dapat bersifat wajib atau sukarela. Peran serta yang bersifat wajib, antara lain membantu biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuan orang tua atau wali murid untuk menyekolahkan anak-anak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri atas ribuan pulau. Setiap pulau memiliki beraneka ragam adat istiadat, tata krama pergaulan, kesenian, serta kondisi sosial dan lingkungan alam yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut tidak berarti akan menimbulkan berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan, tetapi justru akan memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekolah adalah suatu wahana untuk terselenggaranya proses pendidikan secara formal dan sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, sekolah harus dapat mengupayakan pelestarian karakteristik dan kekhasan lingkungan disekitar sekolah atau daerah tempat sekolah itu berada

1.Pengertian Kurikulum

Pada prinsipnya kurikulum diartikan suatu kegiatan belajar mengajar yang bertujuan dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan anak didik dan masyarakat, serta dilaksanakan secara formal maupun informal dibawah tanggung jawab guru atau lembaga.

2. Pengertian Kurikulum Muatan Lokal

Menurut Suharsimi Arikunto (1995:6). Suharsimi menyatakan bahwa kurikulum muatan lokal adalah rencana penggajaran dengan bahan kajian dan bahan pelajaran di tetapkan di daerah, diambil dari dan atau disesuaikan dengan keadaan, kondisi lingkungan setempat, serta kebutuhan pembangunan daerah

3. Tujuan dan Fungsi Kurikulum Muatan Lokal

Tujuan kurikulum muatan lokal dapat tercapai secara optimal apabila guru dan kepala sekolah mengembangkannya sesuai asas-asas pengembangan kurikulum yang berlaku dan mengikutsertakan masyarakat disekitar sekolah dalam pelaksanaan program tersebut. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal disekolah dasar tidak dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil optimal apabila tidak didukung semua pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan.

Disimpulkan bahwa fungsi kurikulum muatan lokal adalah mengelola lingkungan alam secara bertanggung jawab, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah, menumbuhkan sikap senang bekerja dan bergaul, serta memelihara dan menciptakan cita rasa keindahan, kebersihan, kesehatan, dan ketertiban dalam upaya meningkatkan mutu pendidkan dasar dan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara bertanggung jawab

4. Ruang Lingkup dan Isi Kurikulum Muatan Lokal

Kurikulum pendidikan dasar juga menyebutkan bahwa isi kurikulum muatan lokal ditetapkan atas dasar beberapa pertimbangan berikut (Depdikbud, 1994:5)

a.Hasil indentifikasi potensi daerah yang dapat dianggap sebagai bahan kajian muatan lokal

b.Hasil identifikasi sumber daya manusia sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tercapainya muatan lokal

c.Hasil identifikasi kebutuhan tenaga terampil untuk kepentingan pembangunan daerah

d.Hasil identifikasi berbagai jenis keterampilan yang dikembangkan di SLTP

5.Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal

Agar kegiatan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal berhasil guna, perlu di ikutsertakan secara aktif berbagai pihak terkait didaerah tersebut karna pada saat pelaksanaan muatan lokal terdapat beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan pihak sekolah, antara lain sarana, prasarana, narasumber, dana, dan biaya.  

Ngadiyono (1993:34) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu aspek masyarakat dan potensi masyarakat. Aspek masyarakat menunjukan seberapa jauh potensi yang dimiliki orang tua murid, masyarakat, dan pemerintah, serta dukungan yang diterima sekolah dari orang tua murid, masyarakat sekitar, dan aparat pemerintah setempat, seperti desa dan kecamatan. Potensi masyarakat menunjukan potensi yang dimiliki masyarakat sekitar, yang memungkinkan dijadikan modal bagi pengembangan sekolah bersangkutan.

 

Sumber:

Suryosubroto,B. 2012. Hubungan Sekolah Dan Masyarakat (school public relations). Jakarta: Rineka Cipta