BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

    Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan global yang begitu pesat telah memberikan dampak besar terhadap sistem pemerintahan di berbagai negara. Era modern ditandai oleh perkembangan teknologi informasi, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta kompleksitas ekonomi dan sosial yang meningkat. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintahan dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan transparan. Namun, di balik kemajuan ini, masih banyak permasalahan mendasar yang kerap ditemui dalam praktik pemerintahan.

    Di berbagai negara, isu-isu seperti korupsi, birokrasi yang lambat, ketidaktransparanan, dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi hambatan utama. Banyak pemerintah belum mampu memenuhi harapan publik yang semakin tinggi terkait akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, dengan meningkatnya keterbukaan informasi dan ekspektasi publik terhadap pelayanan publik yang cepat, para pemimpin dan lembaga pemerintah dituntut untuk lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Rumusan Masalah

1. Apa kendala dalam pemerataan ekonomi oleh pemerintah?
2. Apa tantangan pemerintah dalam dalam menjaga stabilitas nasional?
3. Bagaimana pemerintah meningkatkan kesejahteraan di daerah terpencil

Adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk :

1. Mengetahui kendala dalam pemerataan ekonomi oleh pemerintah.
2. Mengetahui tantangan pemerintah dalam dalam menjaga stabilitas nasional.
3. Mengetahui apakah pemerintah meningkatkan kesejahteraan di daerah terpencil.

BAB II

PEMBAHASAN

Krisis Pemerintahan di Indonesia

Krisis pemerintahan di Indonesia saat ini ditandai oleh beberapa isu signifikan yang saling terkait, yang mempengaruhi stabilitas politik dan kualitas demokrasi. Berikut adalah beberapa aspek utama dari krisis tersebut :

Penurunan Kualitas Demokrasi

Ada kekhawatiran yang berkembang tentang penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Politisasi lembaga-lembaga penegak hukum dan pengendalian media oleh oligarki berkontribusi pada pembatasan kebebasan sipil. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa institusi demokrasi tidak lagi menjalankan fungsi yang seharusnya, dan menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Ketegangan Menjelang Pemilu 2024

Ketegangan politik meningkat menjelang Pemilu 2024, dengan banyak pihak yang khawatir akan potensi manipulasi kekuasaan. Pertarungan politik ini menciptakan suasana ketidakpastian yang bisa berujung pada konflik, baik di tingkat elite maupun masyarakat. Isu-isu seperti korupsi, ketidakadilan pemilu, dan kekuatan oligarki menjadi sorotan utama.

Krisis Ekonomi dan Sosial 

Selain isu politik, krisis pemerintahan juga diperparah oleh tantangan ekonomi dan sosial, termasuk inflasi yang tinggi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin lebar, yang bisa memicu ketidakstabilan lebih lanjut.

Protes dan Respon Masyarakat

Masyarakat mulai menunjukkan ketidakpuasan melalui protes dan aksi demonstrasi. Respons pemerintah terhadap demonstrasi ini sering kali dianggap represif, yang hanya memperburuk ketegangan antara pemerintah dan rakyat.

Untuk mengatasi krisis ini, reformasi yang komprehensif sangat diperlukan. Upaya memperkuat institusi demokrasi, memberantas korupsi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan publik. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat juga harus ditingkatkan agar aspirasi rakyat dapat terakomodasi dengan baik.

Politik dan Pemerintahan di Indonesia

Politik merujuk pada proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, dan sumber daya dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, politik mencakup interaksi antara berbagai aktor, seperti partai politik, pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga negara.

Kemudian politik di Indonesia juga merujuk pada proses dan cara pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat, lembaga, dan individu dalam pengelolaan kekuasaan negara. Dalam konteks ini, politik mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan publik, pemilihan umum, serta interaksi antara partai politik, pemerintah, dan masyarakat.

Unsur-Unsur Dalam Politik Indonesia

Demokrasi: Indonesia menganut sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Partai Politik: Terdapat berbagai partai politik yang berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat. Setiap partai memiliki ideologi dan basis massa yang berbeda-beda.

Pemilu: Pemilihan umum dilaksanakan secara berkala untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD) dan kepala daerah. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan hak politik mereka.

Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam politik, baik melalui pemungutan suara, organisasi masyarakat sipil, atau aktivitas politik lainnya.

Pemerintahan di Indonesia merupakan struktur dan sistem yang mengelola dan mengatur jalannya pemerintahan serta pelayanan publik. Pemerintahan berfungsi untuk melaksanakan undang-undang, mengelola sumber daya, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Struktur Pemerintahan

Lembaga Eksekutif:

Presiden: Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan pengambilan kebijakan.

Kabinet: Terdiri dari para menteri yang membantu presiden dalam mengelola pemerintahan.

Lembaga Legislatif:

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) : Memiliki fungsi untuk membuat undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengawasi kebijakan pemerintah.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) : Mewakili kepentingan daerah dan memberikan masukan dalam pembuatan undang-undang.

Lembaga Yudikatif:

Mahkamah Agung (MA) : Menangani kasus-kasus hukum dan menjamin penegakan hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) : Memeriksa undang-undang terhadap konstitusi dan menyelesaikan sengketa pemilu.

Pemerintahan dan Kebijakan Pablik

Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat untuk mengikat kehidupan masyarakat, dan mencakup berbagai sektor pembangunan.

Dalam pemerintahan dan kebijakan publik, ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana pemerintahan bekerja, bagaimana kebijakan dibuat, serta bagaimana kebijakan mempengaruhi masyarakat. Berikut beberapa teori penting:

Teori Pluralisme

Inti Pemikiran: Teori ini menyatakan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari persaingan berbagai kelompok kepentingan yang ada di masyarakat, seperti kelompok bisnis, serikat pekerja, dan LSM.

Asumsi: Pemerintah dianggap sebagai wasit yang netral yang mempertimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat.

Contoh: Dalam membuat undang-undang tenaga kerja, pemerintah mempertimbangkan kepentingan pekerja, pengusaha, dan masyarakat.

Teori Elitisme

Inti Pemikiran: Dalam teori ini, kebijakan publik ditentukan oleh elit atau kelompok kecil yang memiliki kekuasaan dan akses terhadap pengambilan keputusan.

Asumsi: Kelompok elit ini biasanya memiliki pengaruh lebih besar daripada kelompok masyarakat umum, seperti politisi senior, pemilik bisnis besar, dan pemimpin komunitas.

Contoh: Kebijakan ekonomi mungkin lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan usaha kecil karena adanya lobi dari kelompok elit ekonomi.

Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)

Inti Pemikiran: Individu atau pembuat kebijakan dianggap sebagai aktor rasional yang bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi untuk memaksimalkan keuntungan mereka.

Asumsi: Setiap individu atau pembuat kebijakan membuat keputusan berdasarkan analisis untung-rugi.

Contoh: Kebijakan subsidi pertanian dibuat karena pemilih dari daerah pertanian memberikan dukungan politik kepada pengambil kebijakan.

Teori Sistem Politik (Political Systems Theory)

Inti Pemikiran: Teori ini menganggap kebijakan publik sebagai respons pemerintah terhadap tuntutan yang berasal dari lingkungan masyarakat.

Asumsi: Pemerintah mengolah berbagai tuntutan dan masukan dari masyarakat serta menciptakan kebijakan sebagai hasilnya.

Contoh: Tuntutan masyarakat untuk perbaikan infrastruktur mengarah pada kebijakan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan jalan dan jembatan.

 

 

.

 

 

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Krisis di pemerintahan sering kali muncul karena ketidakseimbangan politik, konflik antar-lembaga, dan dinamika partai politik yang bisa menghambat stabilitas. Hal ini bisa mempengaruhi efektivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsinya.

Kebijakan publik di Indonesia harus dirancang untuk menanggapi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Efektivitas kebijakan sering dipengaruhi oleh kondisi politik dan dukungan publik. Program yang tidak selaras dengan kebutuhan atau tidak dijalankan secara efektif sering kali tidak membawa dampak positif yang diharapkan. 

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai kebutuhan publik. Keterlibatan masyarakat dan pengawasan publik terhadap kebijakan publik membantu mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan transparansi.

Untuk mengatasi krisis yang berulang, diperlukan reformasi di berbagai aspek, termasuk dalam memperbaiki birokrasi, sistem hukum, dan tata kelola pemerintahan. Penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam pemerintahan adalah kunci untuk mencegah krisis politik dan memperbaiki kepercayaan publik.

Saran

Diharpakan kepada pembaca sekalian, agas setelah memahami materi yang penulis sampaikan ini, pembaca dapat mengerti dan menambah ilmu serta wawasanya. Dengan di bentuknya makakah ini penulis berharap kuta semua dapat lebih menghargai betapa pentingnya lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangannya.

.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions, and Society. Singapore: ISEAS Publishing.

Baswedan, A. R. (2021). Reformasi Politik di Indonesia: Perjalanan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Sukma, R. (2017).

Indonesia and ASEAN: The Challenge of Crisis Management. Jakarta: Gramedia.