Dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya produk pertanian organik membuat pasarnya kian terbuka. Hanya, sampai saat ini para petani belum bisa memenuhi kebutuhan pasar pertanian organik tersebut.

"Pasar pertanian organik akan menjadi tren saat ini dan di masa mendatang. Dari segi harga terdapat perbedaan yang amat jauh antara hasil pertanian organik dengan pertanian yang masih memakai bahan kimiawi," kata Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan (Distanhutbun) Kab. Bandung, Ir. H. Tisna Umaran. Di ruang kerjanya, Selasa (17/11).

Lebih jauh Tisna mengatakan, beras organik di pasaran harganya di pasaran mencapai Rp 11.000/kg. "Sedangkan beras biasa yang penanamannya masih memakai bahan kimiawi hanya Rp 5.500 sampai Rp 6.000 per kg," katanya.

Demikian pula dengan kebutuhan pasar belum bisa dipenuhi para petani pertanian organik. "Pertanian organik yang menerapkan sistem intensifikasi sekitar 250 hektar dengan rata-rata produksi antara 8,5 ton sampai 9 ton. Dalam setahun produksi beras organik Kab. Bandung sekitar 250 ton," katanya.

Sedangkan kebutuhan pasar di atas produksi atau terdapat sekitar 500 Kg/bulan yang belum bisa dipenuhi petani. "Jadi dalam setahun sekitar 6 ton pasar padi organik bisa dipenuhi," katanya.

Hanya, hasil pertanian organik, kata Tisna, harus memenuhi persyaratan cukup ketat. "Misalnya standard nasional yang ditetapkan Sucofindo. Rencananya pada Rabu besok (hari ini, red) akan ada panen raya padi organik di Blok Panyaungan, Kec. Cangkuang, seluas 40 hektare," katanya.(A-71/A-50)***

Sebab, sektor pertanian adalah sektor paling utama untuk negara agraris seperti Indonesia

Pemerintah Indonesia didesak untuk mengeluarkan sektor pertanian dari putaran Doha saat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO).

Menurut Sekretaris Jendral Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (Agra) Erpan Faryadi, pemerintah Indonesia dan negara berkembang lainnya harus mampu melepaskan sektor pertanian dari perundingan WTO. Pasalnya, sektor pertanian merupakan sektor paling utama untuk negara agraris seperti Indonesia.

"Kalau ini masuk terlalu besar pertaruhan untuk kepentingan negara, kita harus selalu mendesak pemerintah Indonesia agar sektor pertanian dikeluarkan dari perundingan WTO," kata Erpan saat konferensi pers tentang WTO di Jakarta, Selasa, 24 November 2009.

Erpan memandang, perjanjian tentang sektor pertanian sangat merugikan bagi mayoritas petani negara-negara berkembang, terutama dalam soal tarif, serta pemberian subsidi untuk para petani.

Dengan tidak adanya dua fasilitas tersebut, hasil industri pertanian negara berkembang akan sangat sulit untuk bersaing dengan negara maju.

Selain sektor pertanian, sektor lain yang juga penting adalah industri dan jasa. Namun, secara skala prioritas, sektor pertanian jauh lebih penting ketimbang dua sektor tersebut mengingat 48 persen penduduk Indonesia menggantungkan hidup dari pertanian.

Lebih lanjut, Erpan menilai krisis keuangan saat ini yang terjadi merupakan momentum yang tepat bagi negara berkembang untuk menghentikan putaran Doha.

Sementara itu, peneliti senior Instituted of Global Justice (IGJ) Bonnie Setiawan menilai saat ini, WTO sudah keluar dari tujuan awalnya yaitu sebagai organisasi yang mengatur perdagangan bebas dengan menghilangkan dan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif dan non tarif.

"Kita harapkan WTO hanya mengurusi mengenai perdagangan barang saja tidak mengenai hal lain seperti pertanian dan HaKI (hak atas kekayaan intelektual)," ujarnya.

Bonnie memandang, selama ini WTO telah jauh melangkah dengan mulai mengurusi berbagai kebijakan yang jauh dari kekuasaannya dan keluar dari tujuan awal. Selain itu, WTO sangat memiliki ketidak adilan karena lebih memihak kepada negara maju.

"WTO bukan hanya rezim yang membuka pasar, namun juga merupakan rezim yang membuka investasi. Investasi merupakan masuknya intensitas asing ke negara lemah. Salah satu kebijakan WTO yaitu HAKI yang meneriakkan hak paten hanya mampu digunakan oleh industri dan negara kuat, yang tidak mungkin dimiliki negara lemah atau usaha kecil karena biaya yang cukup tinggi, ini kebijakan yang tidak adil," ujarnya.

Selain itu, Putaran Doha yang juga direncanakan dapat selesai pada 2010 ini sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia. Sebab, Putaran Doha membahas dua hal yang sangat urgen yaitu penghapusan subsidi dan pembukaan pasar.

"Kita berharap Indonesia mampu membuat WTO banting stir untuk membeli negara berkembang, dengan kekuasaan saat ini sebagai wakil pemimpin sidang dalam pertemuan KTM WTO mendatang," katanya.

Di tempat terpisah, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengaku untuk mengeluarkan sektor pertanian dari putaran Doha sangat tidak mungkin. "Dalam negoisasi tidak mungkin satu sektor dikeluarkan, kita harus catat untung ruginya," tuturnya.

Eskalasi harga pangan dan pertanian sampai tiga kali lipat selama tiga tahun terakhir memang meresahkan, tidak terkecuali bagi Indonesia. Tiga faktor utama berikut sering dianggap bertanggung jawab, yakni (1) fenomena perubahan iklim yang mengacaukan ramalan produksi pangan strategis, (2) peningkatan permintaan komoditas pangan karena konversi terhadap biofuel, dan (3) aksi para investor (spekulan) tingkat global karena kondisi pasar keuangan yang tidak menentu.

Meski begitu, eskalasi harga tersebut juga menjadi peluang (dan tantangan) baru untuk merumuskan strategi pembangunan pertanian yang kompatibel dengan perubahan zaman.

Pembangunan pertanian di Indonesia sebenarnya telah menunjukkan kontribusi yang sukar terbantahkan, bahwa peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui varietas unggul, lonjakan produksi peternakan dan perikanan telah terbukti mampu mengatasi persoalan kelaparan dalam empat dasawarsa terakhir. Pembangunan perkebunan dan agroindustri juga telah mampu mengantarkan pada kemajuan ekonomi bangsa, perbaikan kinerja ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.

Singkatnya, kinerja perjalanan pertanian Indonesia jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan angka 3,51 persen per tahun rata-rata pertumbuhan pada periode 1960-2006—dihitung dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Pada tahap awal atau fase konsolidasi 1967-1978 sektor pertanian hanya tumbuh 3,38 persen, kemudian melonjak sangat tinggi dan mencapai 5,72 persen pada periode 1978-1986, kemudian kembali melambat 3,39 persen pada fase dekonstruksi 1986-1997 dan terus melambat 1,57 persen sampai periode krisis ekonomi.

Pada masa krisis ekonomi itu, performa baik yang dicapai subsektor perkebunan dan peternakan hampir tidak membawa dampak berarti karena daya beli yang terus menurun. Pada era reformasi (2001-2006), pertanian Indonesia telah tumbuh 3,45 persen per tahun, dan belum dapat dikatakan telah menuju ke arah yang benar (selengkapnya lihat Arifin, 2007).

Tiga prinsip penting

Selama empat dasawarsa terakhir, strategi pembangunan pertanian mengikuti tiga prinsip penting: (1) broad-based dan terintegrasi dengan ekonomi makro, (2) pemerataan dan pemberantasan kemiskinan, dan (3) pelestarian lingkungan hidup. Dua prinsip utama telah menunjukkan kinerja yang baik, seperti diuraikan di atas, karena dukungan jaringan irigasi, jalan-jembatan, perubahan teknologi, kebijakan ekonomi makro, dan sebagainya.

Konsep revitalisasi pertanian yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pola pikir dan strategi besar di atas. Karena fenomena Revolusi Hijau serta perspektif konsistensi tersebut, pencapaian swasembada beras di era 1980-an juga telah diikuti oleh peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan petani beras di Indonesia, pemerataan sektor pedesaan dan perkotaan.

Pada waktu itu sentra produksi beras di Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain juga identik dengan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan.

Prinsip ketiga tentang pelestarian lingkungan hidup memang belum banyak menunjukkan hasil karena baru dikembangkan secara serius pasca-KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, tahun 1992.

Singkatnya, pembangunan pertanian harus mampu membawa misi pemerataan apabila ingin berkontribusi pada pemberantasan kemiskinan serta menjamin tingkat keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Strategi baru

Berikut ini adalah strategi baru yang coba ditawarkan sehubungan dengan determinan pola baru pembangunan pertanian di masa mendatang. Strategi yang telah terbukti dan teruji selama ini tidak harus ditinggalkan, hanya perlu dilengkapi dengan beberapa dimensi berikut:

Pertama, pembangunan pertanian wajib mengedepankan riset dan pengembangan (R&D), terutama yang mampu menjawab tantangan adaptasi perubahan iklim. Misalnya, para peneliti ditantang untuk menghasilkan varietas padi yang mampu bersemi di pagi hari, ketika temperatur udara tidak terlalu panas. Kisah padi gogo-rancah pada era 1980-an yang mampu beradaptasi dan tumbuh di lahan kering dan tadah hujan, kini perlu disempurnakan untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dari sekadar 2,5 ton per hektar. Bahwa pertanian Indonesia tidak harus bertumpu hanya pada lahan di Jawa tampaknya telah disepakati, hanya perlu diwujudkan secara sistematis. Misalnya, varietas yang baru perlu diuji multilokasi dan uji adaptasi di sejumlah daerah kering dengan memberdayakan jaringan universitas daerah dan Balai Pengembangan Teknologi Pertanian yang tersebar di daerah.

Kedua, integrasi pembangunan ketahanan pangan dengan strategi pengembangan energi, termasuk energi alternatif. Strategi ini memang baru berada pada tingkat sangat awal sehingga Indonesia tidak boleh salah melangkah. Indonesia memang terlambat sekali dalam menyandingkan ketahanan pangan dengan energi alternatif. Maksudnya, Indonesia butuh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebijakan pada tingkat Instruksi Presiden Nomor 1/2006 tentang Bahan Bakar Nabati dan Peraturan Presiden Nomor 5/2006 tentang Diversifikasi Energi.

Ketiga, pembangunan pertanian perlu secara inheren melindungi petani produsen (dan konsumen). Komoditas pangan dan pertanian mengandung risiko usaha seperti faktor musim, jeda waktu (time-lag), perbedaan produktivitas dan kualitas produk yang cukup mencolok. Mekanisme lindung nilai (hedging), asuransi tanaman, pasar lelang dan resi gudang adalah sedikit saja dari contoh instrumen penting yang mampu mengurangi risiko usaha dan ketidakpastian pasar. Operasionalisasi dari strategi ini, perumus dan administrator kebijakan di tingkat daerah wajib mampu mewujudkannya menjadi suatu langkah aksi yang memberi pencerahan kepada petani, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat organisasi kemasyarakatan untuk mampu berperan dalam pasar berjangka komoditas yang lebih menantang. Di sinilah pertanian tangguh dan berdaya saing akan dapat terwujud.

Beberapa hari yang lalu, sebuah perusahaan sederhana mampu mengeluarkan produk baru untuk helm standar nasional indonesia, dan diperkirakan akan mulai diberlakukan pada awal tahun 2012 ini. Untuk melihat bagaimana bentuknya langsu

ng saja, cekidot..

Hehehehehehhe...,

Jumpa lagi dengan saya. Jangan bosan-bosan ya..!!! :P

Kali ini saya akan kasih kalian ramuan penghilang stres, jadi jika ada yang lagi galau jangan lupa mampir ya..!!!! Ni Ramuannya.

Tips selamat berkendara :
1. Berhenti saat lampu merah, Jalan saat lampu hijau
2. Jangan berkendara sambil joget2
3. Jangan tiduran di jalan
4. Kalau jalannya belok jangan lurus.

Nah.., ni Tips yang terakhir dari saya, Jika berkendaraan jangan lupa pakai helm standar ya...!!!! :D

Kayak gambar di bawah ini.