Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatra Selatan (Sumsel) menilai kondisi pertanian di Indonesia berdasarkan hasil penelitian terhadap kebijakan pertanian 2008 hingga 2009 tidak banyak berubah. Demikian dikatakan Ketua SPI Sumsel J.J. Polong di Palembang, Selasa (17/11).

Menurut Polong, arah pembangunan pertanian yang dituangkan pada program revitalisasi pertanian perikanan dan kehutanan (RPPK) hanya menghasilkan ketergantungan di sektor pertanian pangan. Dia mengatakan, janji pemerintah periode Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang selalu disampaikan mengenai pembaruan agraria tidak banyak memberi perubahan.

Polong mengatakan, semua itu dapat diraba. Pertama, jalan ditempuh untuk realisasi pembaruan agraria adalah tidak tepat atau salah arah, yakni sebatas administrasi pertanahan berupa sertifikasi, yang barang tentu tidak akan mengubah ketimpangan struktur agraria/tanah.

Kemudian, RPPK tentang reformasi agraria sebagai jalan legal yang menerjemahkan UUPA 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria hingga detik ini tidak diterbitkan.

Berikutnya, meningkatnya petani korban yang tergusur dan dikriminasi dalam konflik agraria, dimana penyelesaian konflik agraria tidak berjalan, dan terakhir terkait subyek dan objek penerima manfaat pembaruan agraria tidak jelas.

Selanjutnya, dia menyampaikan konflik agraria akan terus terjadi selama pembaruan agraria yang berpihak kepada rakyat tidak dilaksanakan.

Demikian juga, ketimpangan agraria hanya diselesaikan dengan sertifikasi lahan bukan dengan penyelesaian struktural, katanya. Mengenai pengadaan benih, menurut JJ Polong, sebagian besar benih untuk tanaman pangan dikontrol oleh perusahaan multinasional.

Dari studi SPI, tercatat rata-rata 45,4 persen modal petani terutama komoditas padi dihabiskan untuk membeli input luar yang mahal, termasuk benih, pupuk, dan racun.

Pada tahun 2009, petani masih tergantung pada benih impor, dukungan bagi pengembangan benih pangan berbasis komunitas tidak dijadikan sebagai salah satu cara memandirikan petani, kata dia pula.

Ia menilai, program pemerintah untuk menjadikan pertanian berbasis organik (Go-Organic 2010) hanya akan menjadi slogan saja, karena pencapaiannya tidak ada.

Hal ini tercermin dari anggaran disediakan hanya kurang dari 4 persen dari total subsidi pupuk, 96 persen dialokasi bagi pupuk yang diproduksi industri kimia, kata dia lagi.

Kemudian, kelembagaan distribusi pupuk bersubsidi masih dipertahankan dengan model pengusaha sebagai ujung tombak, dimana keterlibatan organisasi massa dari petani dan kelembagaan pemerintah yang minim. (Ant/MI/ICH)