Peranan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat Sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Dalam konteks ini, berarti keduanya, yaitu sekolah dan masyarakat dilihat sebagai pusat-pusat pendidikan yang potensial dan mempunyai hubungan yang fungsional.Sekolah sebagai prosedur yang melayani kesan pesan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Berdasarkan hal ini, berarti antara masyarakat dengan sekolah memiliki ikatan hubungan rasional berdasarkan kepentingan di kedua belah pihak.Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah.Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat.Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, dan sebagainya.Masyarakat yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah.Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar seperti aspek alami, industri, perumahan, transportasi, perkebunan, pertambangan dan sebagainya. 

Kenyataan membuktikan, hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selalu berjalan baik. Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain : komunikasi yang terhambat dan tidak professional, tindak lanjut program yang tidak lancar dan pengawasan yang tidak terstruktur. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut beberapa hal bisa menjadi alternatif, adanya laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya, diadakannya berbagai kegiatan yang mengakrabkan seperti open house kunjungan timbal balik dan program kegiatan bersama seperti pentas seni, perpisahan.

Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan, teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu teknik tertulis, teknik lisan, dan teknik peragaan, teknik elektronik.

A. Teknik Tertulis

Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis, cara tertulis yang dapat digunakan.

B. Teknik Lisan

Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga lisan

C. Teknik Peragaan

Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Misalkan di TK menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi dan menari. Pada kesempatan itu kepala sekolah atau guru TK tersebut dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program itu.

D. Teknik Elektronik

Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telpon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan.

Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakekatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan pertumbuhan dan pengembangan murid-murid di sekolah. Secara umum orang dapat mengatakan apabila terjadi kontak, pertemuan dan lain-lain antara sekolah dengan orang di luar sekolah, adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Arthur B. Mochlan menyatakan school public relation adalah kegiatan yang dilakukan sekolah atau sekolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

 Ada suatu kebutuhan yang sama antara keduanya, baik dilihat dari segi edukatif, maupun dilihat dari segi psikologi. Hubungan antar sekolah dan masyarakat lebih dibutuhkan dan lebih terasa fungsinya, karena adanya kecenderungan perubahan dalam pendidikan yang menekankan perkembangan pribadi dan sosial anak melalui pengalaman-pengalaman anak dibawah bimbingan guru, baik diluar maupun di dalam sekolah.

Ada tiga faktor yang menyebabkan sekolah harus berhubungan dengan masyarakat :

a. Faktor perubahan sifat, tujuan dan metode mengajar di sekolah.

b. Faktor masyarakat, yang menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah.

c. Faktor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan.

    Tujuan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat Elsbree menggariskan tujuan tentang hubungan antara sekolah dan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Untuk memajukan kualitas belajar dan pertumbuhan anak.

b. Untuk memperkokoh tujuan dan memajukan kualitas penghidupan masyarakat.

c. Untuk mendorong masyarakat dalam membantu progam bantuan sekolah dan masyarakat di sekolah

      Di dalam masyarakat ada sumberdaya manusia dan sumber daya non manusia. Dari kedua sumber daya itu, sekolah dapat memilih dan memanfaatkan untuk program pendidikan sekolah. Jika sekolah itu berhasil memanfaatkan secara maksimal, maka hasil belajar anak akan lebih baik. Dengan demikian potensi anak akan bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Pengaruh yang lebih jauh dari perkembangan anak tersebut adalah tujuan pendidikan sekolah akan tercapai dengan meyakinkan. Hal ini berarti bahwa tamatan (output) sekolah secara langsung akan ikut serta dalam memajukan penghidupan dan kehidupan masyarakat.

Karena itu hubungan timbal balik antara sekolah dengan masyarakat perlu dipelihara dan dikembangkan secara terus menerus.

 Pelaksanaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Apabila kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ingin berhasil mencapai sasaran, baik dalam arti sasaran masyarakat atau orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang diinginkan, maka beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan di bawah ini harus menjadi pertimbangan dan perhatian. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

3.1. Integrity

Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non akademik.

Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Oleh sebab itu sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat atau orang tua murid terhadap sekolah, atau dengan kata lain transparansi sekolah sangat diperlukan, lebih-lebih dalam era reformasi dan abad informasi ini, masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah.

3.2. Continuity

Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat, harus dilakukan secara terus menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insedental atau sewaktu-waktu, misalnya satu kali dalam satu tahun atau sekali dalam satu semester, hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan apabila ada panggilan sekolah untuk datang ke sekolah selalu dikaitkan dengan uang. Akibatnya mereka cenderung untuk tidak menghadiri atau sekedar mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri undangan sekolah. Apabila ini terkondisi, maka sekolah akan sulit mendapat dukungan yang kuat dari semua orang tua murid dan masyarakat.

3.3 Simplicity

Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi (sekolah) dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar (masyarakat setempat).

Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa: informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah-istilah

3.4. Coverage

Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstra kurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching dan lain-lain kegiatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya:

a. Lengkap, artinya tidak satu informasipun yang harus ditutupi atau disimpan, padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah dimana anaknya belajar. Oleh sebab itu informasi kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi sekolah serta prestasi yang dapat dicapai sekolah harus dinformasikan kepada masyarakat.

b. Akurat, artinya informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam kaitannya ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau informasi yang obyektif.

c. Up to date, berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah dan prestasi sekolah terakhir.

AKSES MASYARAKAT TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN

    Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Para pendiri bangsa meyakini bahwa peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju,mandiri,demokratis,sejahtera dan bebas dari kemiskinan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pendidika Nasional pada tahun 2003 menyimpulkan bahwa Pendidikan di Indonesia sangat berperan Pendidikan di Indonesia sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi kenaikan 1,0 persen rata-rata tenaga kerja menaikan produk Domestik Bruto atau ekonomi riil per kapita sebesar 0,29 persen dengan asumsi yang lain tetap . Sementara itu kenaikan 1,0 persen rata-rata jam kerja tenaga kerja akan menaikkan PDB sebesar 0,18 persen dan kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan penduduk akan menaikkan PDB sebesar 0,19 persen. Di lain pihak kenaikan 1,0 persen modal fisik per tenaga kerja hanya menaikkan PDB sebesar 0,04 persen.

    Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

2003 belum seluruh rakyat dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang telah menyelesaikan jenjang sekolah menengah pertama atau jenjang yang lebih tinggi baru mencapai 45,8 persen dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,1 tahun. Meskipun angka partisipasi sekolah penduduk usia 7–12 tahun sudah hampir 100 persen, partisipasi sekolah penduduk 13–15 tahun dan penduduk usia 16–18 tahun berturutturut baru mencapai 81,0 persen dan 51,0 persen. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, pencapaian APS sampai tahun 2005 diperkirakan masih sebesar 83,2 persen untuk kelompok usia 13–15 tahun dan 56,0 persen untuk kelompok usia 16-18 tahun. Kemampuan keaksaraan penduduk Indonesia makin meningkat yang antara lain ditunjukan oleh meningkatnya angka melek aksara. Perbaikan tingkat keaksaraan terutama terjadi pada kelompok usia muda yaitu usia 15–24 tahun yang terutama disebabkan oleh meningkatnya partisipasi pendidikan dasar serta meningkatnya proporsi siswa SD/MI yang dapat menyelesaikan sekolahnya sampai kelas V. Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa pada tahun 2003 tingkat keaksaraan kelompok penduduk usia muda sudah sangat tinggi yaitu dengan angka buta aksara hanya sebesar 1,45 persen. Pada kelompok tersebut kesenjangan antara penduduk perkotaan dan perdesaan serta antarjenis kelamin juga tidak tampak nyata. Namun demikian jika rentang usia diperluas menjadi 15 tahun keatas, tampak bahwa angka buta aksara masih cukup tinggi yaitu sebesar 10,12 persen.

    Untuk jenjang sekolah dasar termasuk sekolah dasar luar biasa dan madrasah ibtidaiyah angka putus sekolah masih sebesar 2,42 persen dari siswa yang terdaftar pada tahun yang sama atau sekitar 702,1 ribu siswa selama satu tahun ajaran. Sementara untuk jenjang sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah angkanya masih sebesar 2,74 persen atau 271,9 ribu orang dalam satu tahun ajaran. Pada tahun yang sama lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs baru mencapai 86,7 persen, 2008 sebesar 95 persen. Dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam tahun 2005, diperkirakan APK SMP/MTs dapat ditingkatkan menjadi 82,89 persen. Disparitas partisipasi pendidikan dasar khususnya jenjang SMP/MTs pada tahun 2003 juga masih tampak nyata antara penduduk perkotaan dengan APK sebesar 93,7 persen dengan penduduk perdesaan dengan APK 72,9 persen. APK penduduk perempuan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs berturut-turut sebesar 105,6 persen dan 82,4 persen sementara APK penduduk laki-laki berturut-turut sebesar 106,0 persen dan 79,9 persen 50,9 persen yang diperkirakan meningkat menjadi 54,32 persen pada tahun 2005. Kondisi tersebut menyebabkan disparitas partisipasi pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang sangat lebar yang ditunjukkan oleh APK penduduk perkotaan pada tahun 2003 sebesar 70,6 persen dan APK penduduk perdesaan sebesar 35,8 persen. Dengan melihat kecenderungan menurunnya partisipasi pendidikan dengan meningkatnya jenjang pendidikan, dapat dipastikan partisipasi pendidikan jenjang pendidikan tinggi jauh lebih rendah lagi. Pada tahun ajaran 2003/04 APK jenjang pendidikan tinggi baru mencapai 14,25 persen dan dengan berbagai upaya yang dilakukan diperkirakan jumlah tersebut hanya meningkat menjadi 15,0 persen pada tahun ajaran 2005/06. Di samping menghadapi permasalahan dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di jalur formal seperti di atas, pembangunan pendidikan juga menghadapi permasalahan dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan non formal. Sampai dengan tahun 2004 pendidikan non formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Informasi tersebut menyimpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat masih belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Menghadapi bonus demografi yang ditunjukkan oleh lebih tingginya proporsi penduduk usia produktif dibanding usia non produktif peran pendidikan non formal menjadi sangat vital.Top of Form

   Pada saat yang sama pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasilnya masih sangat terbatas. Disamping itu proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami hambatan karena masih terbatasnya buku-buku teks dan jurnal-jurnal internasional yang dapat diakses. Dengan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan yang belum memadai, belum banyak hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan masih sedikit pula yang sudah dipatenkan dan/atau mendapat pengesahan hak kekayaan intelektual. Upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui otonomi perguruan tinggi (PT), yang memberi PT tanggung jawab lebih besar dengan tetap berdasar pada prinsip akuntabilitas publik. Perguruan tinggi juga diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Otonomi perguruan tinggi sangat penting untuk membangun iklim kebebasan akademik serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak dilaksanakan desentralisasi terdapat penurunan secara signifikan biaya operasional sekolah. Selain itu terdapat variasi yang sangat besar antardaerah dalam mengalokasikan anggaran per siswa untuk rutin dan pembangunan.

Manajemen pendidikan juga masih belum berjalan secara efektif dan efisien.