NAMA            : OLVI PATRESIA PUDUL

NIM                : 151418147

KELAS           : 6 E

MK                  : HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT

 

Tugas Resume

Akses Masyarakat Dalam Dunia Pendidikan

A. Fungsi Pendidikan

1. Fungsi Pendidikan: serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilaksanakan oleh pendidikan

2. Fungsi pendidikan keluarga, mengembangkan keyakinan beragama, nilainilai kebudayaan, nilai moral dan ketrampilan

3. Fungsi pendidikan sekolah, memberikan berbagai pengetahuan dan ketrampilan serta mengembangkan berbagai nilai dan sikap

4. Fungsi pendidikan luar sekolah, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan warga masyarakat untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan secara  produktif, efisien dan efektif

 

B. Peranan Masyarakat dalam Kemajuan Mutu Pendidikan

Meningkatkan peran serta masyarakat memang sangat erat berkait dengan pengubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan.Akan tetapi, bila tidak sekarang dilakukan dan dimulai, kapan rasa memiliki, kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dengan tingkatan maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan.

Ada 7 tingkatan peran serta masyarakat (dirinci dari tingkat partisipasi terendah ke tinggi), yaitu:

1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis ini adalah jenis yang paling umum Pada tingkatan ini masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka

2.  Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada jenis ini masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga

3. Peran serta secara pasif. Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah (komite sekolah), misalnya komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya

4. Peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya.

5. Peran serta dalam pelayanan. Orang tua/masyakarat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orang tua ikut membantu sekolah ketika ada studi tur, pramuka, kegiatan keagamaan, dsb.

6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Misalnya sekolah meminta orang tua/masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah jender, gizi, dsb. Dapat pula misalnya, berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah dapat menampungnya, menjadi nara sumber, guru bantu, dsb.

7. Peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua/masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam Rencana Pengembangan Sekolah.

 

C.    Bentuk Hubungan Lembaga Pendidikan Dengan Masyarakat.

Lembaga pendikan atau juga bisa disebut sekolah yaitu tempat sarana untuk menimba ilmu pendidikan.Sekolah bisa didirikan didaerah tersebut karena ada masyarakat yang ada di daerah itu.Sehingga Sekolah tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya konstribusi dari masyarakat.Untuk menghidupkan sekolah tersebut harus ada peran masyarakat di dalamnya.Baik peran yang nyata maupun peran yang tidak dilihat orang banyak.Untuk itu, Lembaga pendidikan mempunyai bentuk hubungan dengan masyarakat agar tidak ada kesenjangan antara lembaga sekolah dengan masyarakat.Ada beberapa bentuk hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Secara jelas diantaranya yaitu:

1) Mengikutkan warga sekolah dalam kegiatan pemasyarakatan.Warga sekolah disini yaitu bisa siswa. Didalam kegiatan pemasyarakatan siswa bisa diikutkan secara langsung dengan kegiatan bersama masyarakat agar siswa dari awal mengerti dan memahami betul interaksi social di luar sekolah itu seperti apa wujudnya. Sehingga nantinya siswa tidak merasa canggung bila berhadapan dengan masyarakat yang luas.

2) Penyediaan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat.Sekolah bisa memberikan bantuan berupa fasilitas kepada masyarakat untuk keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut.Sehingga masyarakat tidak bersusah payah dalam penyewaan tempat karena di sekolah yang ada dimasyarakat tersebut sudah mau memberikan fasilitas tempat untuk menunjang keperluan masyarakat tersebut.

3) Mendayagunakan tokoh – tokoh potensial dalam masyarakat guna menunjang pendidikan.Misalnya dalam bentuk penanaman materi – materi yang penting bagi siswa dan guru merasa kemampuannya dibidang materi itu belum menguasai betul.Sehingga memerlukan tokohtokoh dalam masyarakat tersebut untukmembantu memberikan materi.

4) Mengikutsertakan sekolah dalam menunjang pelaksanaan pendidikan, yaitu mengikutkan warga sekolah dalam pelaksanaan pendidikan yang ada di dalam lingkup sekolah maupun diluar sekolah. Sehingga warga sekolah menjadi aktif dibidang pendidikan antara pendidikan di dalam sekolah maupun diluar sekolah.

5) Menjalin hubungan dengan instansi lain.Sekolah atau lembaga pendidikan perlu menjalin hubungan dengan pihak instansi lain. Hal ini bertujuan agar meningkatkan pengetahuan,informasi atau aspek yang lainnya tentang instansi terkait.Instansi –instansi ini berperan penting dalam sekolah tersebut terutama warga sekolahnya. Jadi instansi ini bisa dijadikan partner yang baik dan kegiatannya diperlukan untuk sekolah

 

 Upaya meningkatkan secara signifikan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar menghadapi permasalahan masih banyaknya peserta didik jenjang pendidikan dasar yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan terus ditekan terutama setelah terjadinya krisis moneter yang dimulai tahun 1997 melalui penyediaan bantuan khusus sekolah (BKS) dan bantuan khusus murid (BKM) atau beasiswa. Namun demikian sampai tahun ajaran 2003/04 angka putus sekolah masih cukup tinggi. Untuk jenjang sekolah dasar (SD) termasuk sekolah dasar luar biasa (SDLB) dan madrasah ibtidaiyah (MI) angka putus sekolah masih sebesar 2,42 persen dari siswa yang terdaftar pada tahun yang sama atau sekitar 702,1 ribu siswa selama satu tahun ajaran. Sementara untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) angkanya masih sebesar 2,74 persen atau 271,9 ribu orang dalam satu tahun ajaran.

Pada tahun yang sama lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs baru mencapai 86,7 persen. Dengan demikian dalam satu tahun ajaran jumlah lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya mencapai 542,2 ribu orang. Hal tersebut menyebabkan sampai dengan tahun 2003 Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs baru sekitar 81,1 persen, masih cukup jauh dari sasaran penuntasan tahun 2008 sebesar 95 persen. Dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam tahun 2005, diperkirakan APK SMP/MTs dapat ditingkatkan menjadi 82,89 persen. Disparitas partisipasi pendidikan dasar khususnya jenjang SMP/MTs pada tahun 2003 juga masih tampak nyata antara penduduk perkotaan dengan APK sebesar 93,7 persen dengan penduduk perdesaan dengan APK 72,9 persen. Disparitas antardaerah juga masih cukup nyata dengan rentang APK tertinggi di provinsi DI Yogyakarta (100,57 persen) dan terendah di provinsi Nusa Tenggara Timur (56,82 persen). Meskipun demikian dilihat dari aspek pemerataan pendidikan tampak bahwa pada jenjang pendidikan dasar sudah tidak tampak kesenjangan gender kecuali untuk beberapa daerah di Indonesia terutama karena pengaruh sosial budaya masyarakatnya. APK penduduk perempuan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs berturut-turut sebesar 105,6 persen dan 82,4 persen sementara APK penduduk laki-laki berturut-turut sebesar 106,0 persen dan 79,9 persen.

 

1. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia melalui:

a. Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang antara lain diukur dengan:

• Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 114,81 persen dengan jumlah siswa menjadi sekitar 28,533 juta dan APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 86,69 persen dengan jumlah siswa menjadi sebanyak 11,238 juta
• Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD/MI/SDLB/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 91,00 persen sehingga jumlah siswa baru kelas I dapat ditingkatkan dari 3,785 juta siswa pada tahun ajaran 2005/06 menjadi 3,905 juta siswa pada tahun ajaran 2006/07
• Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A menjadi 2,24 persen dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 2,32 persen
• Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI/SDLB/ Paket A menjadi 2,11 persen dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 0,38 persen
• Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7–12 tahun menjadi 99,41 persen dan penduduk usia 13–15 tahun menjadi 85,68 persen, sehingga anak usia 7–12 tahun yang bersekolah menjadi 23,354 juta orang dan anak usia 13–15 tahun yang bersekolah menjadi 8,637 juta orang

 

b. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang antara lain diukur dengan:

• Meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) menjadi 57,20 persen dengan jumlah siswa menjadi sekitar 7,279 juta
• Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah menjadi 81,18 persen sehingga jumlah siswa baru kelas I dapat ditingkatkan dari sekitar 2,471 juta siswa pada tahun ajaran 2005/06 menjadi 2,659 juta siswa pada tahun ajaran 2006/07
• Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah menjadi 0,25 persen;

 

c. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi yang antara lain diukur dengan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi menjadi 15,56 persen dengan jumlah mahasiswa menjadi sekitar 3,940 juta;

d. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini;

e. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 7,58 persen pada tahun 2006;

f.  Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup;

g. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.

 

2. Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan:

a. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal untuk tingkat kabupaten/kota;

b. Tersedianya sistem rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis merit system;

c. Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun non formal yang memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar;

d. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik

e. Meningkatkan persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan;

f.       Meningkatnya minat baca penduduk Indonesia

 

3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan yang antara lain diukur dengan:

a. Meningkatnya efektivitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan;

b. Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat.

 

4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan yang antara lain diukur dengan:

a. Efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah

b. Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai prioritas nasional yang tinggi didukung oleh terwujudnya sistem  pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan

d. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan.