Kesimpulan

Seperti ilmu lainnya, perkembangan ilmu administrasi mempunyai beberapa cabang. Semuanya,

berasal dari batang pohon yang sama. tidak sedikit yang memperbodoh diri mereka sendiri dengan

mengasumsikan – mengambil kesalahpahaman yang paling serius – bahwa administrasi bisnis dan

administrasi pemerintahan, sama sekali terpisah, betul-betul berbeda satu sama lain. Kenyataannyaadalah mereka mempunyai lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Tak satupun yang berdiri

sendiri; keduanya adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Sebagai disiplin, mereka tidak begitu

berbeda dalam teori dan praktek, sebagaimana dalam penggunaannya (Marx, 1949). Menurut Miftah

Thoha (2008) secara teoritis, perkembangan administrasi publik di Indonesia tidak ada yang istimewa,

bahkan mengikuti perkembangan di negara maju lainnya. Apa yang terjadi di Amerika misalnya,

diimport oleh pakar di Indonesia diintroduksi sebagai barang baru. Penelitian di bidang ini belum

banyak yang mengenalkan temuan baru. Entah karena para peneliti, pengajar, dan pemerhati atau

entah karena pemerintah (penguasa) yang tidak mempunyai Administrasi Publik di Indonesia 207

perhatian terhadap perkembangan ilmu ini atau entah karena penyebab lainnya, sehingga

perkembangan ilmu ini tidak banyak yang bisa diceritakan. Namun jika kita mengacu pada

perkembangan ilmu sosial di atas, maka kita dapat mengatakan bahwa itu pulalah yang merupakan titik

masuknya administrasi di nusantara. Hal lain yang juga dapat dikatakan bahwa kita hanya sebagai

konsumen dari ilmu ini, karena ilmu ini diimport dari barat. Perkembangan administrasi publik di

Indonesia, sangat tergantung pada siapa yang tengah memimpin. Jika pemimpinnya orang yang paham

akan pentingnya administrasi yang “sehat” maka diharapkan beliau dapat bertindak nyata membangun

negara ini.

ARTIKEL ADMINISTRASI PUBLIK

A. Pendahuluan

Dalam istilah yang paling sederhana, administrasi adalah tindakan tertentu yang dilakukan

untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut adalah pengaturan urusan sistematis dan perhitungan

penggunaan sumber daya, dimaksudkan untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan secara simultan

mencegah perkembangan yang tidak cocok dengan maksud kita. (Administrasi menyusun pekerja

dan bahan-bahan yang berbeda untuk memperoleh yang diinginkan pada harga yang terendah pada

energi, waktu dan uang). Tak seorangpun, karenanya yang sendirian atau dalam perusahaan dengan

orang lain – yang mengatur – sejumlah tindakan dan pencapaiannya, tanpa keintiman pada sifat

administrasi. Dimotivasi oleh keinginan dan kepentingan mereka, individu dan kelompok individu

mengatur tujuan utamanya; apa yang akan mereka lakukan selanjutnya untuk menerjemahkan

tujuan ini pencapaian yang positif adalah inti administrasi (Marx, 1949). Secara pribadi, seseorang

yang mempunyai tujuan, mempunyai cara yang terencana untuk mempunyai tujuan-tujuannya,

sebenarnya sedang melakukan administrasi secara pribadi. Pengetahuan dan pengaturan akan

sumberdaya yang dimilikinya merupakan hal yang esensial di dalamnya.administrasi publik

memusatkan perhatian pada masalah-masalah organisasi, prosedur, dan metode umum bagi semua

atau kebanyakan agen-agen administratif

PEMBAHASAN

menyatakan bahwa Administrasi adalah suatu proses yang umum dalam semua usaha-usaha

kelompok baik dalam usaha umum atau pribadi, maupun sipil atau militer dengan secara besar-besaran

ataupun kecil-kecilan. . Sedangkan menurut The Liang Gie Administrasi adalah segenap rangkaian

perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan

tertentu. Dari pengertian tersebut diatas dapat diperoleh tiga hal penting yaitu : Pertama: bahwa

kegiatan itu melibatkan dua orang atau lebih. Kedua: adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

Ketiga:ada tujuan tertentu yang hendak dicapai. Dari ketiga ciri tersebut merupakan rangkaian yang

salingberkaitan satu dengan yang lain. Ditengah masyarakat kegiatan tersebut merupakan satu

rangkaian kegiatan yang terus menerus dan teratur yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam kerangka

kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, oleh The Liang Gie dirangkum dalam satu

istilah yaitu “administrasi”. Dalam arti yang sempit administrasi diidentikan dengan istilah Tata Usaha,

yaitu suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan tulis-

menulis, catat-mencatat, surat-menyurat terhadap setiap perubahan ataupun kejadian yang terjadi

dalam suatu unit organisasi. Namun dalam arti tata usaha itu hanya merupakan sebagian kecil saja dari

administrasi yang sangat luas tersebut. Begitu luasnya cakupan administrasi , maka oleh masing-masing

orang atau ahli memberikan pandangan/batasan yang berbeda-beda mengenai administrasi, jadi sangat

tergantung dari konteks mana beliau memandang. Hal ini justru mengaburkan pengertian administrasi

itu sendiri. Untuk memberikan suatu definisi mengenai administrasi sangatlah tidak mudah. Menurut

The Liang Gie, salah seorang pakar administrasi publik yang 4 pertama di Indonesia pada tahun 1970-an

berhasil menginventarisir 45 definisi administrasi. Dari kesemua definisi tersebut dikelompokan menjadi

tiga yakni:

1. Administrasi dalam arti proses.

2. Administrasi dalam arti tata usaha.

3. Administrasi dalam arti pemerintah atau administrasi Negara.

1. Administrasi Publik di Indonesia

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa para adminstrator Belanda yang akan bekerja di nusantara

dibekali pengetahuan akan hal-hal yang menyangkut geografi, etnologi, dan linguistik. Para

administrator tersebut bertugas untuk melakukan pengelolaan akan manusia dan sumberdaya di

nusantara. Jika kita bertolak dari uraian ini, maka dapat dikatakan disinilah titik awal masuknya

administrasi di nusantara, administrasi dalam pengertian yang paling sederhana, pembukuan.Menurut Miftah Thoha (2008) secara teoritis, perkembangan administrasi publik di Indonesia tidak

ada yang istimewa, bahkan mengikuti perkembangan di Administrasi Publik di Indonesia 203 negara

maju lainnya. Apa yang terjadi di Amerika misalnya, diimport oleh pakar di Indonesia diintroduksi

sebagai barang baru. Penelitian di bidang ini belum banyak yang mengenalkan temuan baru. Entah

karena para peneliti, pengajar, dan pemerhati atau entah karena pemerintah (penguasa) yang tidak

mempunyai perhatian terhadap perkembangan ilmu ini atau entah karena penyebab lainnya, sehingga

perkembangan ilmu ini tidak banyak yang bisa diceritakan.

Namun jika kita mengacu pada perkembangan ilmu sosial di atas, maka kita dapat mengatakan

bahwa itu pulalah yang merupakan titik masuknya administrasi di nusantara. Hal lain yang juga dapat

dikatakan bahwa kita hanya sebagai konsumen dari ilmu ini, karena ilmu ini diimport dari barat. Akan

halnya perkembangan administrasi publik di Indonesia, di sekitar tahun 1950 . Presiden Soekarno

mengundang perutusan dari Amerika Serikat, guru besar administrasi publik dari Cornel dan Pittsburg,

untuk memberikan saran pengembangan dan perbaikan sistem administrasi publik kita. Setelah itu,

dilakukan penataan kementrian, pendirian lembaga-lembaga yang menjadi pusat pelatihan dan

pengembangan tenaga-tenaga administrasi publik, didirikannya fakultas dan universitas yang

mengajarkan ilmu administrasi publik yang dikembangakan oleh Amerika Serikat, dibangun badan

perancang nasional yang kelak kemudian berubah menjadi Bappenas. Kantor Urusan Pegawai (KUP)

didirikannya yang kelak kemudian menjadi BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) dan

sekarang berubah menjadi BKN (Badan Kepegawaian Negara) dalam Thoha (2008). Reformasi kedua

dilakukan ketika zaman kepresidenan Soeharto. Dorongan untuk melakukan reformasi ini pun diawali

oleh keinginan untuk membangun bangsa dan negara yang dimulai untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang stabil, kuat dan sentralistis. Pembangunan tidak bakal terjadi kalau ekonomi bangsa

ini tidak tumbuh. Untuk menumbuhkannya diperlukan adanya stabilitas pemerintahan baik di bidang

politik, pertahanan, keamanan, sosial dan sektor lainnya. Dari keinginan untuk mewujudkan stabilitas ini

maka visi pemerintahan Presiden Soeharto adalah harus dijalankan secara sentralistis. Pendekatan

kekuasaan, keamanan, dan pemusatan segala macam kebijakan dan urusan di pemerintah pusat amat

kelihatan sekali. Maka disusunlah suatu perubahan kebijakan menata kelembagaan dan sistem birokrasi

pemerintah yang mendukung terwujudnya visi sentral tersebut. Tahun 1974, lima tahun setelah

Presiden Soeharto memegang kendali pemerintahan mengeluarkan PP no 44 dan 45 tahun 1974

sebagai tonggak dirombaknya dan disusun sistem serta struktur lembaga birokrasi pemerintah. Semua

organisasi dan sistem diseragamkan. Mulailah berturut-turut adanya ketentuan perundangan yang

menuju keseragaman itu. Susunan departemen kita yang dipimpin para menteri diseragamkan lembaga

dan sistemnya. Sistem penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran juga disusun

seragam. Sistem rekrutmen pegawai dan pengangkatan pejabat dalam jabatan, sistem diklat pegawai,

sistem penggajian pegawai yang merana, sistem pengawasan dari waskat sampai waswas, dan semua

sistem-sistem lainnya diatur secara seragam dan sentral. Susunan pemerintahan desa pun

diseragamkan untuk seluruh negara kita (Thoha, 2008).

Pada zaman BJ. Habibie, hal yang paling nampak adalah prinsip memperhatikan kepentingan

masyarakat dengan melakukan sejumlah perubahan mendasar atau substansi. Pada era Habibie telah

dihasilkan UU Antimonopoli (UU Persaingan Sehat) dan telah dilakukan perubahan terhadap UU Partai

Politik (Hidayat, 2007). Administrasi Publik di Indonesia 205 Pada zaman pemerintahan Habibie,

Indonesia sebenarnya mengalami banyak banyak lompatan-lompatan yang menyolok, penghargaan

terhadap Hak Azasi Manusia, kebebasan pers, partisipasi rakyat dalam berpolitik, keterbukaan akan

kritik yang nyaris tidak bisa dapatkan di zaman Soeharto, dan konsep tentang kesejahteraan masyarakat

yang bukan sekedar janji-janji. Hal-hal ini sebenarnya kemajuan luar biasa di masa pemerintahan beliau,

hanya saja dalam pengamatan penulis, masyarakatlah yang tidak siap untuk “melompat lebih jauh”

bersama beliau. Rakyat nampak sebagai manusia yang baru saja terbangun dari “tidur panjangnya” yang

mungkin agak sulit untuk langsung di ajak melompat jauh.