Masalah pagar laut di Indonesia telah menjadi perhatian publik yang signifikan, terutama di daerah Tangerang, Banten. Pagar laut ini tidak hanya mengganggu pergerakan kapal nelayan, tetapi juga berdampak negatif pada ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan lokal. Kasus pagar laut ini mencerminkan konflik multidimensi antara kepentingan modal, masyarakat lokal, dan negara.

Masalah pagar laut telah memberikan dampak signifikan di berbagai daerah. Pagar laut di Tangerang, misalnya, terdiri dari bambu-bambu yang ditancapkan ke dasar laut. Beberapa pihak mengklaim kepemilikan atas kawasan ini, sementara pihak lain menegaskan bahwa laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antara berbagai pihak.

Pagar laut ini menghalangi akses nelayan ke jalur tangkap ikan, yang berdampak negatif pada mata pencaharian ribuan keluarga nelayan. Kerugian ekonomi nelayan akibat pagar laut ini diperkirakan mencapai Rp 9 miliar dalam tiga bulan terakhir. Hal ini menjadi pukulan berat bagi nelayan kecil yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan harian.

Keberadaan pagar laut ini juga berpotensi merusak ekosistem laut, mengganggu pergerakan kapal nelayan, dan mengurangi keberlanjutan sumber daya laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencabut dan membatalkan surat keabsahan pagar laut yang tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Masalah pagar laut di Indonesia merupakan tantangan besar yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, nelayan, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan upaya penanganan yang tepat, diharapkan masalah ini dapat diselesaikan sehingga keadilan sosial dan keberlanjutan ekosistem dapat terjaga.